Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesty International Kecewa Temuan Polisi Soal Rusuh 22 Mei

image-gnews
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) bersama Forum Aktivis Hak Asasi Manusia memberikan keterangan kepada awak media terkait peringatan 33 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok, di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, 11 September 2017. Dalam peringatan ini PAHAM mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan peristiwa Tanjung Priok, yang menyebabkan sebanyak 55 orang  luka berat, 24 orang meninggal, puluhan orang masih hilang hingga kini dan menghapus impunitas.TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) bersama Forum Aktivis Hak Asasi Manusia memberikan keterangan kepada awak media terkait peringatan 33 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok, di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, 11 September 2017. Dalam peringatan ini PAHAM mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan peristiwa Tanjung Priok, yang menyebabkan sebanyak 55 orang luka berat, 24 orang meninggal, puluhan orang masih hilang hingga kini dan menghapus impunitas.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menganggap penjelasan Kepolisian mengenai temuan rusuh 22 Mei 2019 mengecewakan. Aparat dinilai tidak menjelaskan penyebab tewasnya 9 orang dalam rusuh di tengah protes pendukung Capres Prabowo Subianto ke kantor Bawaslu pada 21-23 Mei tersebut.

“Sangat mengecewakan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 Juni 2019.

BacaJejak Fauka dan Preman Tanah Abang di Balik Rusuh 22 Mei

Usman menilai narasi yang dikembangkan Kepolisian dalam konferensi pers pada Selasa, 11 Juni 2019, justru mengarah pada perusuh melawan polisi. Menurut dia, narasi itu seolah ingin mengarahkan bahwa semua korban tewas adalah perusuh sehingga kematian mereka bisa dianggap wajar. "Ini menyakitkan bagi keluarga korban."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amnesty International berpendapat, seharusnya polisi mengungkapkan lebih dahulu bukti-bukti penyebab kematian 9 orang. Selanjutnya, kata Usman Hamid, polisi mengumumkan siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan dalam rusuh 22 Mei.

Menurut Usman Hamid, polisi belum menjelaskan dugaan kekerasan yang dilakukan personel polisi dalam menjaga demonstrasi. Kekerasan yang dimaksud adalah dugaan penyiksaan terhadap seorang laki-laki di halaman Masjid Al Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

20 Tahun Pembunuhan Munir, Amnesty: Tak Ada Niat Politik dari Pemerintah Ungkap Pelaku Utama

6 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
20 Tahun Pembunuhan Munir, Amnesty: Tak Ada Niat Politik dari Pemerintah Ungkap Pelaku Utama

Pada 7 September 2024, menandai dua dekade pembunuhan Munir Said Thalib, aktivis yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia.


Pegiat Hukum Waswas RUU Polri Bakal Bungkam Suara Kritis

53 hari lalu

Polisi menghadang massa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian yang tengah menggelar aksi damai, di kawasan CFD, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2024. Ketika para massa aksi menyampaikan aspirasinya terhadap bahaya revisi UU Polri, aparat kepolisian mendatangi massa aksi. Tempo/Novali Panji
Pegiat Hukum Waswas RUU Polri Bakal Bungkam Suara Kritis

Pakar Hukum Tata Negara PSHK, Bivitri Susanti menilai RUU Polri menjadi alat politik yang membahayakan demokrasi.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

56 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


Amnesty Internasional: RUU TNI Harus Hapus Kewenangan Tentara Lakukan Penegakan Hukum

57 hari lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amnesty Internasional: RUU TNI Harus Hapus Kewenangan Tentara Lakukan Penegakan Hukum

Amnesty Internasional menilai RUU TNI semestinya menghapus kewenangan tentara dalam melakukan penegakan hukum.


Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, Amnesty Internasional Desak Polisi Cari Pelaku

58 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, Amnesty Internasional Desak Polisi Cari Pelaku

Eksekutif Amnesty Internasional mendesak kepolisian mencari dalang pelaku penembakan aktivis HAM Papua.


Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

4 Juli 2024

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya


121 Kelompok HAM Desak Presiden Biden Hormati Independensi ICC

24 Mei 2024

Joe Biden dan Benjamin Netanyahu. REUTERS
121 Kelompok HAM Desak Presiden Biden Hormati Independensi ICC

Sebanyak 121 kelompok HAM dan masyarakat sipil meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghormati dan mendukung independensi ICC


Koalisi Masyarakat Sipil Minta Komnas HAM Usut Pembubaran People's Water Forum 2024 di Bali

21 Mei 2024

Hotel Oranjje di Denpasar, Bali, yang menjadi lokasi pengganti pelaksanaan acara People's Water Forum 2024 setelah panitia harus memindahkannya dari Kampus ISI Denpasar, Selasa 21 Februari 2024. Gelaran yang mengiringi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua itu mengalami intimidasi aparat di lokasi yang pertama dan pembubaran paksa oleh ormas di tempat yang kedua. Tempo/Irsyan
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Komnas HAM Usut Pembubaran People's Water Forum 2024 di Bali

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komnas HAM mengusut peristiwa pembubaran People's Water Forum oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Denpasar, Bali pada Senin, 20 Mei 2024.


Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

5 Mei 2024

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 Mei 2024

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM