ICW Desak MA Tolak Semua Peninjauan Kembali Koruptor

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus korupsi M Nazaruddin bersama Setya Novanto dan Patrialis Akbar menunggu pelaksanaan salat Idul Fitri di LP Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jumat, 15 Juni 2018. Untuk napi kasus korupsi hanya Nazaruddin yang mendapatkan remisi yaitu selama dua bulan. ANTARA

    Terpidana kasus korupsi M Nazaruddin bersama Setya Novanto dan Patrialis Akbar menunggu pelaksanaan salat Idul Fitri di LP Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jumat, 15 Juni 2018. Untuk napi kasus korupsi hanya Nazaruddin yang mendapatkan remisi yaitu selama dua bulan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mendesak Mahkamah Agung menolak semua permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi. ICW khawatir PK hanya dijadikan upaya koruptor untuk bebas dari jerat hukum. "Apalagi mengingat Hakim Agung Artidjo telah purna tugas per Mei 2018," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2019.

    Menurut Kurnia, selepas Artidjo pensiun putusan MA pada tingkat PK seringkali berpihak pada koruptor. Dia mencontohkan putusan PK terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, Choel Mallarangeng. Pengadilan tingkat pertama menghukum adik Andi Mallarangeng itu 3,5 tahun penjara. Di tingkat PK, MA meringankan hukumannya menjadi 3 tahun.

    Baca juga: Mulai Tahun Ini, Napi Korupsi Diusahakan Dibui di Nusakambangan

    Kurnia mengatakan MA telah mengabaikan syarat pengabulan PK dalam kasus Choel. MA menyebutkan bahwa alasan utama mengabulkan PK itu karena Choel telah mengembalikan uang yang telah diterimanya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana.

    MA juga mengabulkan peninjauan kembali mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Suroso Atmomartoyo. Sebelumnya Suroso dihukum 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar US$ 190 ribu. Namun putusan PK malah menghilangkan kewajiban pembayaran uang pengganti itu.

    Baca juga: Mahkamah Agung Jawab Kritik ICW Soal Pangkas Vonis Koruptor

    "Sebanyak apapun uang yang telah dikembalikan koruptor, tidak bisa jadi dasar penghapusan hukuman," kata Kurnia. Karena itu, ICW mendesak MA menolak setiap permohonan PK yang diajukan oleh terpidana korupsi. ICW juga menuntut KPK mengawasi jalannya persidangan serta hakim yang memeriksa PK terpidana korupsi.

    Dalam daftar yang sedang mengajukan PK terdapat nama-nama koruptor yang telah dikenal luas oleh publik, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan eks Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.