ICW Menuntut Kemendagri Segera Pecat ASN Koruptor

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menggiring Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Khodir (paling kanan) di Mapolda Jawa Barat di Bandung, Jumat, 16 November 2018. Direskrimsus Polda Jabar menangkap sejumlah aparatur sipil negara dan pejabat daerah di Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan korupsi dana hibah 2017 dengan kerugian negara Rp 3,9 miliar. TEMPO/Prima Mulia

    Polisi menggiring Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Khodir (paling kanan) di Mapolda Jawa Barat di Bandung, Jumat, 16 November 2018. Direskrimsus Polda Jabar menangkap sejumlah aparatur sipil negara dan pejabat daerah di Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan korupsi dana hibah 2017 dengan kerugian negara Rp 3,9 miliar. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali meminta Kementerian Dalam Negeri segera memecat aparatur sipil negara (ASN) terpidana kasus korupsi. “Kemendagri tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana korupsi,” kata peniliti ICW, Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Selasa, 7 Mei 2019.

    NT ––
     
     

    Baca juga: Korupsi E-KTP, Made Oka dan Irvanto Divonis 10 Tahun Penjara

     

    ICW mencatat pada April 2019 masih ada 1.124 PNS terpidana korupsi namun belum dipecat. Padahal, seharusnya pemecatan itu sudah rampung sejak Desember 2018.

    Kurnia mengatakan ICW telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan jajarannya pada 12 April 2019. Dalam pertemuan itu, kata dia, Hadi mengatakan akan kembali membicarakan rencana pemecatan PNS koruptor setelah Pemilu 17 April. Namun, kenyataannya hingga Mei ini pemecatan belum dilaksanakan.

    Kurnia mengatakan Kemendagri punya kewajiban melakukan pemecatan ini karena memiliki tugas menjaga dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Terlebih, Kemendagri turut menandatangani surat keputusan bersama tentang pemecatan PNS koruptor.

    Kurnia berujar Kemendagri juga pernah menyatakan akan mengeluarkan peraturan menteri yang memberikan sanksi bagi sekretaris daerah yang tidak memecat PNS koruptor. Pernyataan yang diutarakan pada Februari 2019 itu mengklaim proses pembuatan Permendagri sudah mencapai 70 persen, namun hingga kini peraturan itu tak kunjung disahkan.

    Karena itu, ICW menuntut Kemendagri transparan dalam proses pemecatan ASN koruptor. Kemendagri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi harus memberi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan. “Kemendagri juga harus berkoordinasi dengan seluruh instansi untuk mempercepat proses pemecatan PNS koruptor,” ujar Kurnia.

    Pada September 2018, Badan Kepegawaian Negara  (BKN) menyatakan dari 2.674 ASN yang terjerat kasus korupsi dan menjalani hukuman pidana, hanya 317 yang dipecat. Sisanya masih berstatus ASN aktif dan menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah. Hal itu menyebabkan negara merugi karena harus terus menggaji para pelaku korupsi yang tengah menjalani masa hukuman. Para ASN koruptor itu tersebar di berbagai daerah.

    Saat itu Sekretaris Menteri PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, menyatakan lembaganya akan membuat surat edaran yang ditujukan pada pejabat pembina kepegawaian (PPK). Isi surat tersebut adalah instruksi pelaksanaan pemecatan secepatnya terhadap ASN yang terbukti melakukan korupsi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. “Mereka harus berhati-hati juga dan proaktif menegakkan aturan ini,” kata Dwi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.