3 Fakta Kasus yang Jerat Kivlan Zen: Makar - Senjata Api

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen di Polda Metro Jaya, Kamis, 30 Mei 2019, saat hendak dikirim ke Rutan POM Kodam Jaya, Guntur, Jakarta. Tempo/Adam Prireza

    Tersangka kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen di Polda Metro Jaya, Kamis, 30 Mei 2019, saat hendak dikirim ke Rutan POM Kodam Jaya, Guntur, Jakarta. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya menahan Mantan Kepala Staf Kostrad berpangkat Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen atas kasus kepemilikan senjata api ilegal. Ia ditahan setelah diperiksa pada pukul 16.00 WIB Rabu, 29 Mei 2019.

    Baca: Polisi Sudah Kantongi Bukti Kasus Makar Kivlan Zen

    “Alasan ditahan karena penyidik menganggap alat bukti sudah cukup,” kata pengacara Kivlan, Suta Widhya, di Polda Metro Jaya, Kamis 30 Mei 2019. Namun tak hanya soal kepemilikan, Kivlan juga sebelumnya diperiksa polisi dalam kasus lain. Berikut kasus-kasus Kivlan Zen:

    1. Kasus Dugaan Makar

    Juru bicara Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan polisi telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Kivlan Zen sebagai tersangka kasus makar dan penyebaran berita bohong.

    Baca: Jalani Pemeriksaan Tersangka Makar, Kivlan Zen Siap Jika Ditahan

    Dia menyebutkan penyidik telah meminta keterangan dari saksi yang berada di lokasi saat Kivlan mengeluarkan pernyataan yang terindikasi makar. "Kemudian beberapa saksi ahli juga dimintai keterangan," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019.

    Saksi ahli, kata Dedi terdiri dari saksi ahli pidana dan saksi ahli informasi teknologi dan transaksi elektronik. "Demikian juga bukti-bukti petunjuk dari hasil rekaman pada saat beliau menyampaikan narasinya di forum rapat," kata Dedi.

    Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin asal Serang, Banten dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.

    Surat pemanggilan Kivlan Zen sebagai tersangka dikeluarkan pada 17 Mei 2019. Surat bernomor S.Plg/1013.a-Subdit-I/V2019Dit.Tipidum menyebutkan Kivlan harus menemui penyidik Ajun Komisari Besar Ronald A. Purba dan tim di Kantor Bareskrim Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.