Kivlan Zen: Tim Wiranto Mirip Pemerintah Soekarno dan Soeharto

Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen (tengah) menghadiri unjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purn) Kivlan Zen mengatakan bahwa keputusan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan membentuk Tim Asistensi Hukum sebagai langkah yang berlebihan. Dia berpendapat bahwa pernyataan dan ucapan orang dan tokoh tidak perlu dilakukan analisa untuk diproses secara hukum. 

"Kalau menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan, itu sama dengan masa Bung Karno dan Pak Harto," ujar Kivlan saat dihubungi Tempo, Sabtu, 10 Mei 2019. Menurut dia, sejak masa pemerintahan Habibie kebebasan  berunjuk rasa sudah lindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada awal reformasi, kata Kivlan Undang-Undang Anti Subversi dan pasal penghinaan terhadap presiden telah dihapuskan.

Baca: Dicegah ke Luar Negeri, Kivlan Zen: Polisi ...

Sekarang, di zaman reformasi untuk demokrasi, kata Kivlan, cara-cara represif itu dilakukan lagi dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  “Termasuk undang-undang tentang penghinaan terhadap presiden yang pasalnya sudah dicabut, kini mau dihidupkan lagi."

Menurut dia, dengan terbitnya aturan-aturan itu Indonesia sudah bukan lagi berada di era reformasi dan demokrasi. "Negara diktatorlah itu."

Namun, Menkopolhukam Wiranto mengatakan tim hukum usulannya ditanggapi positif oleh sejumlah tokoh.

Baca: Dituding Makar, Kivlan Zen Polisikan Balik Pelapornya

"Kami sangat senang bahwa ternyata para pemangku kepentingan di bidang hukum itu mendukung sepenuhnya langkah tegas dari pemerintah dan kami tidak surut lagi," kata Wiranto yang ditemui seusai rapat Tim Bantuan Hukum pertama, di Kantor Kemenpolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Wiranto juga membantah anggapan Kivlan Zen dan beberapa pihak bahwa tim ini mencerminkan pemerintah Jokowi diktator. "Jangan sampai ada tuduhan katanya Pak Wiranto kembali ke Orde Baru, Presiden Jokowi diktaktor, enggak ada.” Kehadiran para ahli hukum di tim itu, kata dia, membantu menjamin bahwa pemerintah bukan diktator.

Kivlan sendiri memang punya rekam jejak menarik dalam jagat politik Indonesia. Berbagai pernyataannya kerap jadi pusaran kontroversi. Pada Juni 2008, Kivlan sempat mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dengan misi utama mendorong pembangunan pertanian dan energi terbarukan. 

Agar cocok dengan ramalan Joyoboyo mengenai pemimpin Nusantara, ketika itu Kivlan sempat mengubah namanya menjadi Sutiyogo. Dia juga mengaku memiliki senjata pamungkas berupa keris tujuh lekuk setengah meter dari besi kuning, bernama Satrio P. Ketika ditanya reporter  Majalah Tempo, apakah P itu berarti Piningit, Kivlan berujar "Biar orang lain menafsirkan, nanti geger Indonesia."

Pada 1998, Kivlan membuat kehebohan lain. Ketika itu, dia mengaku diperintahkan oleh Wiranto untuk membantu milisi sipil yang dipersenjatai, yang kemudian dikenal dengan nama Pasukan Pengamanan (PAM) Swakarsa. Bukunya tentang topik ini berjudul "Konflik dan Integrasi TNI AD" terbit pada Juni 2004 dan diedit oleh politikus Gerindra Fadli Zon. Ketika meluncurkan buku ini, Kivlan minta Wiranto mengembalikan uangnya sebesar Rp 5,7 miliar yang terpakai untuk pembiayaan PAM Swakarsa.







GWK Tempat Gala Dinner KTT G20 Bali, Kilas Balik Pembangunan Garuda Wisnu Kencana

8 hari lalu

GWK Tempat Gala Dinner KTT G20 Bali, Kilas Balik Pembangunan Garuda Wisnu Kencana

Taman Budaya GWK yang dijadikan lokasi gala dinner para pemimpin G20 di Bali. Disetuji Presiden Soeharto, diresmikan Presiden Jokowi.


Mengenal Anak-anak Presiden Soekarno: Siapa Saudara Tiri Guntur Soekarnoputra, Megawati dan Rachmawati?

13 hari lalu

Mengenal Anak-anak Presiden Soekarno: Siapa Saudara Tiri Guntur Soekarnoputra, Megawati dan Rachmawati?

Nama Soekarno selalu menjadi perhatian publik sampai sekarang, bahkan anak-anaknya pun demikian. Siapa sajakah mereka?


Membedah Sistem Demokrasi Terpimpin di Era Soekarno Gantikan Demokrasi Liberal

15 hari lalu

Membedah Sistem Demokrasi Terpimpin di Era Soekarno Gantikan Demokrasi Liberal

Disebut Demokrasi Terpimpin, yang menggusur Demokrasi Liberal, berciri demokrasi saat itu yang mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno.


Desmond Digeruduk Kader PDIP di Purworejo, Begini Respons Ketua Harian Gerindra

16 hari lalu

Desmond Digeruduk Kader PDIP di Purworejo, Begini Respons Ketua Harian Gerindra

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partainya bakal membahas masalah penggerudukan Desmond J Mahesa oleh kader PDIP


Politikus Golkar Menilai Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan

16 hari lalu

Politikus Golkar Menilai Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan

Politikus Partai Golkar Gandung Pardiman menilai mantan presiden Soeharto patut dikenang sebagai pahlawan.


Hari Ini di Tahun 1956, Presiden Soekarno Umumkan Corak Demokrasi Terpimpin

17 hari lalu

Hari Ini di Tahun 1956, Presiden Soekarno Umumkan Corak Demokrasi Terpimpin

Hari ini tepat 66 tahun yang lalu pada 1956, Presiden Soekarno mengumumkan corak Demokrasi Terpimpin.


Ini Alasan Setiap 10 November Diperingati sebagai Hari Pahlawan

17 hari lalu

Ini Alasan Setiap 10 November Diperingati sebagai Hari Pahlawan

Hari Pahlawan ditujukan untuk mengenang gugurnya korban jiwa para pahlawan dalam pertempuran Surabaya.


Profil Guntur Soekarnoputra, Putra Sulung Bung Karno yang Ucapkan Terima Kasih Kepada Jokowi

17 hari lalu

Profil Guntur Soekarnoputra, Putra Sulung Bung Karno yang Ucapkan Terima Kasih Kepada Jokowi

Guntur Soekarnoputra tidak memiliki ketertarikan terhadap dunia politik, berbeda dengan adiknya, Megawati. "Capek kalau soal politik," katanya.


Kisah Presiden Soekarno Bertemu John F Kennedy di Amerika Serikat Setelah 4 Bulan Dilantik

17 hari lalu

Kisah Presiden Soekarno Bertemu John F Kennedy di Amerika Serikat Setelah 4 Bulan Dilantik

Sebelumnya, John F Kennedy sudah pernah mengunjungi Indonesia pada 1957 selaku anggota Kongres AS.


BPIP Lega Jokowi Tegaskan Bung Karno Pahlawan Bangsa

17 hari lalu

BPIP Lega Jokowi Tegaskan Bung Karno Pahlawan Bangsa

Presiden Joko Widodo menegaskan gelar kepahlawanan Bung Karno yang bersih dari keterlibatannya dalam peristiwa G30S.