Dituding Makar, Kivlan Zen Polisikan Balik Pelapornya

Reporter

Editor

Amirullah

Kivlan Zen hadir di tengah massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) melakukan aksi damai di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen melaporkan balik Jalaludin ke polisi. Jalaludin sebelumnya melaporkan Kivlan dengan tuduhan makar. 

Baca: Kivlan Zen Batal Dicegah ke Luar Negeri

"Di sini klien kami keberatan sekali dengan laporan polisi itu dan dia risih. Kivlan Zen tidak pernah melakukan makar seperti apa yang dituduhkan saudara Jalaludin," kata kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 11 Mei 2019. 

Pitra mengatakan Kivlan tidak pernah melakukan makar, melainkan unjuk rasa. Sikap menyatakan pendapat di muka umum itu diperbolehkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kenapa beliau ingin berpendapat atau pun protes tiba-tiba ada tuduhan makar seperti yang dilaporkan oleh pelapor. Sehingga, ini membuat tidak adil bagi klien kami Kivlan Zein," ujar Pitra. 

Dalam pelaporan ini, Pitra membawa sejumlah barang bukti seperti video, tangkapan layar pemberitaan di media dan surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh Kivlan. Dia menuturkan, surat pernyataan itu menunjukkan Kivlan sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap pernyataan yang diucapkan, bahwa dia tidak melakukan makar.

 

Baca: Pengacara Kivlan Zen Sebut Kliennya Sedang Berada di Batam

Laporan Kivlan melalui kuasa hukumnya itu terdaftar dengan nomor LP/B/0460/V/2019/Bareskrim. Jalaludin disangkakan Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 220 KUHP juncto Pasal 317 KUHP.






RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

24 November 2022

RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di pembahasan tingkat I.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

21 November 2022

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

7 November 2022

Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo akan menargetkan partainya memperoleh kursi parlemen sebanyak 2 digit pada Pemilu 2024.


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

7 Oktober 2022

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

21 September 2022

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

3 September 2022

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


Mabes Polri: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Lampung

7 Juni 2022

Mabes Polri: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Lampung

Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja ditangkap di Lampung oleh tim Polda Metro Jaya.


3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka Dugaan Makar

7 Juni 2022

3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka Dugaan Makar

Polda Jawa Tengah menjerat tiga pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin yang bertanggung jawab atas pembagian pamflet pendirian khilafah.


Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?

3 Juni 2022

Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?

Sultan Hamid II perancang lambang negara Indonesia. Pada akhir kisah hidupnya, ia pernah dituduh makar dan dianggap bersekongkol dengan Westerling.


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.