Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jama'ah Yasin Desak Amien Rais Minta Maaf ke Kiai Jawa Timur

Reporter

image-gnews
Amien Rais di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 123 di Dusun Pandean Sari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Rabu, 17 April 2019.Tempo/Shinta Maharani
Amien Rais di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 123 di Dusun Pandean Sari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Rabu, 17 April 2019.Tempo/Shinta Maharani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jama'ah Yasin Nusantara mendesak politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta maaf secara terbuka di hadapan para kiai di Jawa Timur sehubungan dengan deklarasi Amien atas kemenangan Prabowo - Sandiaga di Jawa Timur.

Baca:Masyarakat Diyakini Tak Terprovokasi Isu-isu di Pemilu 2019

"Jika dalam waktu 2x24 jam tidak meminta maaf, maka saudara Amien Rais akan kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri." Ketua Umum Jama'ah Yasin Nusantara (Jaya Nusa), Idham Cholid menyampaikan ancamannya melalui keterangan tertulis, Ahad, 21 April 2019.

Idham menilai pernyataan Amien Rais dalam video viral yang berdurasi 1 menit 31 detik itu sebagai kebohongan.

Dalam video itu, Amien Rais menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno telah memenangkan Pilpres 2019 di Jawa Timur dengan suara lebih dari 50 persen. Ia menyangkal hasil hitung cepat banyak lembaga survei dan menyebut hasil real count tiga lembaga terakreditasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keunggulan Prabowo - Sandiaga atas Jokowi -Ma'ruf di Jawa Timur bahkan disebutnya sangat meyakinkan karena terjadi di seluruh wilayah provinsi itu. "Sehingga kita Insyalallah 20 Oktober dilantik Prabowo - Sandiaga, kita bangun kembali negeri ini. Yang salah masuk penjara. Yang tobat diadili tapi tetap hukum ditegakkan," kata Amien Rais.

Baca: Relawan Jokowi Sesalkan Amien Rais Klaim Prabowo Menang di Jatim

Menurut Idham, pernyataan Amien Rais itu mendahului hasil perhitungan suara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini masih berlangsung. Akibatnya, banyak tokoh agama di Jawa Timur yang gelisah dan mengkhawatirkan gejolak masyarakat. "Apalagi saudara Amien Rais juga membuat pernyataan tentang people power jika pasangan 02 kalah. Pernyataan itu jelas sangat membahayakan keutuhan NKRI," kata Idham.

Jama'ah Yasin Nusantara juga meminta Polri mengusut tuntas pernyataan Amien Rais yang diduga telah melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Selain itu, kata Idham, pihaknya juga akan meminta Polri memproses hukum Amien Rais karena pernyataan yang dinilainya provokatif.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

10 jam lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

2 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

3 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Hendak Ambil Tangkapan Ikan, Nelayan di Bangkalan Malah Temukan Buaya 3 Meter

4 hari lalu

Ilustrasi buaya. Sumber: Shutterstock/english.alarabiya.net
Hendak Ambil Tangkapan Ikan, Nelayan di Bangkalan Malah Temukan Buaya 3 Meter

Buaya masuk ke hutan mangrove di Bangkalan saat air pasang diduga karena tertarik oleh ikan-ikannya yang terperangkap jala nelayan.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

5 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

5 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.