Kedua Putra Jokowi Nyoblos Bareng, Bajunya Tak Kompak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gibran Rakabuming mencoblos di TPS 38 Tirtoyoso, Manahan, Solo, Rabu 17 April 2019 (AHMAD RAFIQ)

    Gibran Rakabuming mencoblos di TPS 38 Tirtoyoso, Manahan, Solo, Rabu 17 April 2019 (AHMAD RAFIQ)

    TEMPO.CO, Jakarta - Putra calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, mencoblos bersama di TPS 38 Tirtoyoso, Manahan, Solo, Rabu 17 April 2019. Istri Gribran, Selvi Ananda juga ikut mencoblos bersama mereka.

    Baca: Selesai Mencoblos dan Memasukkan Surat Suara, Jokowi: Plong

    Saat tiba di TPS, Gibran yang mengenakan kaos warna hitam berjalan paling depan. Sedangkan Kaesang dan Selvi berjalan mengikutinya dengan pakaian warna putih.Kaesang mengenakan kaos, sedangkan Selvi menggunakan baju berbahan brokat.

    Sedangkan ketiganya kompak mengenakan celana berbahan jeans. Kaesang berpenampilan paling santai dengan celana model robek di bagian lutut dan paha. Usai mencoblos, Gibran dan Selvi memilih langsung berjalan keluar dan masuk ke mobilnya.

    Sedangkan Kaesang yang keluar belakangan menyempatkan diri untuk menemui wartawan. “Nyoblosnya agak siang karena saya baru saja pulang dari Jakarta,” kata Kaesang.

    Hal itu membuat mereka tidak bisa mencoblos berbarengan dengan neneknya, Sujiatmi meski tercatat di TPS yang sama. “Tadi Mas Gibran harus menunggu saya dulu,” katanya.

    Baca: Datang ke TPS, Ibunda Jokowi di Bilik Suara Selama 8 Menit

    Sujiatmi mencoblos terlebih dulu di TPS tersebut. Dia datang ke TPS bersama salah satu anaknya, Titik Ritawati. Namun, Titik tidak ikut mencoblos di tempat itu lantaran terdaftar di TPS yang berbeda.

    Sebelumnya, sebagai calon presiden, Jokowi menyerukan kepada pendukungnya untuk mengenakan pakaian putih saat mencoblos di TPS. "Karena yang akan dicoblos bajunya putih," kata Jokowi dalam beberapa kali kesempatan berkampanye.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.