Mendagri Sebut Hoaks Server KPU Diatur Itu Terlalu Mengada-ada

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Apel Bersama dan Pembacaan Ikrar ASN untuk Ikut Serta Mensukseskan Pemilu 2019 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, 5 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Apel Bersama dan Pembacaan Ikrar ASN untuk Ikut Serta Mensukseskan Pemilu 2019 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, 5 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai hoaks yang menyebut server Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diatur agar memenangkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, terlalu mengada-ada. Menurut Tjahjo, hal itu merupakan langkah mendelegitimasi KPU.

    Baca: Ma'ruf Amin Anggap Hoaks Server KPU Hanya Cari Kambing Hitam

    "Saya melihat ada proses untuk mendelegitimasi KPU," kata Tjahjo, saat ditemui di acara Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Tim Pengawas Pemilu, di Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2019.

    Tjahjo meminta masyarakat, khususnya tim sukses capres dan cawapres hingga partai politik, memiliki keyakinan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan KPU tak akan menggadaikan harga diri dan kehormatannya sebagai penyelenggara negara, dan sudah diputuskan sesuai dengan undang-undang.

    Ia pun mendukung langkah KPU melaporkan hoaks ini kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. "Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," ujar Tjahjo.

    KPU melaporkan tiga akun yang menyebarkan video hoaks itu. Ada beberapa versi video yang beredar. Salah satu video menayangkan seorang yang menyebut mendapat informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan paslon capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

    Baca: Mafindo: Hoaks Server KPU Paling Cepat Penyebarannya

    KPU menyerahkan ke polisi sejumlah versi video beredar itu sebagai barang bukti dalam pelaporannya itu.

    EGI ADYATAMA | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.