Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ucapan Wiranto Dianggap Bisa Ubah Golput Jadi Gerakan Ideologis

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Setelah mundur dari jabatan menteri, Wiranto masuk ke dalam dunia politik. Ia pernah maju sebagai calon presiden bersama  Salahuddin Wahid (2004) dan Jusuf Kalla (2009). Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada reshuffle Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti
Setelah mundur dari jabatan menteri, Wiranto masuk ke dalam dunia politik. Ia pernah maju sebagai calon presiden bersama Salahuddin Wahid (2004) dan Jusuf Kalla (2009). Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada reshuffle Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, soal pemidananaan penganjur golput sebagai hal yang kontraproduktif. Dia menilai pernyataan Wiranto justru berpeluang mengubah golput menjadi gerakan ideologis.

Baca: Kata Fadli Zon Soal Ancaman Wiranto kepada Pihak yang Ajak Golput

“Justru ini bisa membuat gerakan golput dianggap sebagai sebuah gerakan perlawanan yang ideologis,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.

Golput atau golongan putih merupakan gerakan untuk tidak memilih dalam pemilihan umum. Wiranto sebelumnya menganggap pihak yang mengajak golput adalah pengacau. Dia menilai pihak yang mengajak golput dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Titi mengatakan gerakan mengajak golput harusnya disikapi dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Bukan pernyataan reaktif seperti pemidanaan. Menurut lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, gerakan golput punya latar belakang. Karena itu, Titi meminta pemerintah mengetahui akar masalah dari penyebab orang memilih golput dan melakukan edukasi mengenai pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum.

“Pernyataan-pernyataan dari pejabat negara yang sifatnya sensasional, kontroversial, dan menggunakan pendekatan-pendekatan pemidanaan itu justru kontraproduktif,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Titi mengatakan selama ini dia melihat bahwa faktor utama gerakan golput adalah rasa kecewa terhadap pemilu presiden. Karena itu, Perludem selalu mengingatkan bahwa ada pula pemilu legislatif. Dia mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada kelompok minoritas yang maju dalam kontestasi pileg untuk menunjukkan kesetaraan politik. Dan ini, kata dia, patut didukung.

“Misalnya perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, lalu kemudian masyarakat adat, mereka layak untuk mendapatkan pilihan dan kesempatan dari kita untuk dipilih,” kata dia.

Baca: Saat Mahfud MD Menganalogikan Golput dengan Menikah

Selain itu, dia mengatakan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu juga dapat mencegah kecurangan pemilu yang terjadi akibat ada surat suara tak terpakai. “Kita tidak boleh memberi ruang terjadinya kecurangan akibat penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Hukum Hasto Kristiyanto Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan Hari Ini

7 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Tim Hukum Hasto Kristiyanto Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan Hari Ini

Gugatan itu muncul usai penyidik KPK menyita barang pribadi milik Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto, dengan cara yang dinilai tak sesuai prosedur hukum.


Kilas Balik Kasus Harun Masiku yang Libatkan Hasto Kristiyanto: KPK Pernah Akan Geledah Kantor PDIP

8 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Harun Masiku yang Libatkan Hasto Kristiyanto: KPK Pernah Akan Geledah Kantor PDIP

Kasus suap Harun Masiku yang menyeret-nyeret Hasto Kristiyanto ini terjadi pada November 2019. Uang suap diberikan kepada Komioner KPU Wahyu Setiawan.


Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

27 hari lalu

Presiden BJ Habibie saat sidang umum Tahun 1999 di Gedng MPR/DPR. BJ Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Dok.TEMPO/ROBIN ONG
Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

BJ Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun 1998-1999. Meski singkat, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia.


Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

27 hari lalu

Jenderal TNI (Purn) Wiranto (kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menjadi koalisi Prabowo. Pada 1998, keduanya berperan dalam pemecatan Prabowo.


Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

28 hari lalu

Prabowo Subianto. FOTO/Instagram/prabowo
Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.


Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

29 hari lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?


Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

30 hari lalu

Mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. TEMPO/Rully Kesuma
Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

Pada 18 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, membuat tuntutan agar Soeharto mundur. Peristiwa ini menjadi awal era reformasi.


Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

34 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

Pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan, menjadi tanda mulainya era reformasi.


26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

34 hari lalu

Sejumah Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai untuk memperingati 14 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (12/5). ANTARA/Reno Esnir
26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

57 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.