TEMPO.CO, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mulai menyiapkan sejumlah strategi mengantisipasi serangan siber di pemilu 2019. Tiga ancaman utama yang diprediksi adalah aksi hack, leak, dan amplify.
Baca: BSSN: Tiga Jenis Serangan Siber Mengancam Pemilu 2019
Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan strategi BSSN terangkum dalam tiga poin utama, yakni keamanan aplikasi pemilu, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi KPU, dan edukasi literasi terhadap pihak yang terlibat langsung pada pemilu dan masyarakat. Tiga poin ini dilaksanakan lewat beberapa aksi.
"Untuk pengamanan infrastruktur TI KPU meliputi proses identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan," kata Djoko saat memberi paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Keamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019.
Djoko mengatakan untuk melaksanakan aksi ini, BSSN telah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Intelejen Negara (BIN).
Selain itu, sejumlah tim khusus juga dibentuk. Mulai dari tim penilaian kerawanan TI KPU, tim keamanan jaringan dan komunikasi data, dan tim insiden respons. Djoko mengatakan BSSN juga mengusulkan pembentukan satu tim lain. "Tim monitoring siber yang merupakan usulan tambahan dari BSSN," kata Djoko.
Ia menegaskan ancaman serangan siber sangat berpotensi merusak jalannya Pemilu. "(Jika) Ancaman tersebut terjadi secara masif maka penyelenggaraan pemilu 2019 akan sangat terganggu, karena efek sosial yang ditimbulkan sangatlah besar, terutama terkait kepercayaan terhadap penyelenggara dan kontestan pemilu," kata Djoko.
Baca: Dewan Pertimbangan MUI Minta Umat Islam Jangan Golput
Namun, Djoko meyakini dengan sinergi dan strategi pengamanan TI KPU, pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia dapat berjalan aman serta kondusif.
