BSSN: Tiga Jenis Serangan Siber Mengancam Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberi selamat kepada Mayor Jenderal Djoko Setiadi usai dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara,  Jakarta, 3 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memberi selamat kepada Mayor Jenderal Djoko Setiadi usai dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, 3 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut ada tiga potensi serangan siber yang mengancam Pemilu 2019. Mereka mengatakan serangan siber tak bisa dianggap remeh karena mempunyai spektrum dampak yang sangat luas.

    Baca: Dewan Pertimbangan MUI Minta Umat Islam Jangan Golput

    "Potensi atau tren ancaman siber yang akan terjadi pada pemilu 2019 di Indonesia adalah seperti hack, leak, dan amplify," kata Kepala BSSN Djoko Setiadi, saat memberi paparan di Rapat Koodrinasi Nasional Persiapan Keamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019.

    Djoko mengatakan aksi hack merujuk pada serangan digital yang bertujuan untuk mengganggu infrastruktur siber pemilu. Aksinya bisa dilakukan dengan cara deface (mengubah tampilan muka) hingga membuat web palsu.

    Sedangkan aksi leak merujuk pada serangan yang berkaitan dengan pembocoran informasi. Djoko menyebut leak merupakan serangan micro targetting, yang target utamanya adalah peserta pemilu sampai peserta kampanye.

    "Misalnya dengan cara menargetkan data peserta atau pun konstituen pemilu. Data atau informasi peserta yang bersifat privat dicuri dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu," kata Djoko.

    Adapun amplify adalah serangan yang berkaitan dengan memviralkan data atau informasi pribadi peserta pemilu yang diperoleh melalui serangan leak. Djoko menyebut serangan ini bertujuan untuk menyerang peserta pemilu atau dikenal sebagai black campaign. "Yaitu menjatuhkan lawan dengan mempublikasi seluruh fakta bukti kekurangan atau keburukan dari pihak lawan," kata Djoko.

    Saat ini, Djoko mengatakan BSSN memiliki tiga strategi untuk mengantisipasi serangan ini. Mulai dari strategi penguatan keamanan aplikasi pemilu, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi KPU, dan edukasi literasi terhadap pihak yang terlibat langsung pada pemilu dan masyarakat.

    Baca: KPK Desak Parpol Buka Riwayat Hidup Caleg

    "Dengan sinergi dengan strategi pengamanan TI KPU ini diharapkan maka pada pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia dapat berjalan aman kondusif sesuai tujuan yang kita harapkan," kata Djoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.