Dituding Jadi Buzzer Jokowi - Ma'ruf di Twitter, Polri Membantah

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Twitter. qz.com

    Ilustrasi Twitter. qz.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri membantah kabar yang menyebut bahwa institusi hukum itu membentuk buzzer untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin. Pernyataan itu membantah cuitan akun Twitter @opposite6890 tentang keterlibatan Korps Bhayangkara dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin. “Yang disebarkan ialah tidak benar dan Polri netral," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Ahad, 10 Maret 2019.

    Akun @opposite6890 menyebut Polri membentuk tim buzzer yang terdiri dari 100 orang pada setiap polres di seluruh Indonesia, juga mengatakan gerakan secara terorganisir di tingkat polres hingga Mabes Polri. Akun itu mengunggah informasi berisi tudingan pada 5 Maret 2019, sekitar pukul 02.22 WIB.

    Baca: Pemilu 2019, Saat Ini Polri Fokus Amankan Distribusi Surat Suara

    Dedi menyatakan @opposite6890 anonim. Akun itu dianggap tidak memiliki kredibilitas dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan berita karena yang disebarkan ialah berita bohong.

    Akun itu, kata Dedi, menyebarkan berita bohong karena tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi dan tidak bisa diverifikasi isinya. “Kalau berita hoaks ada ancaman pidana bagi pelaku, serta publik harus berhati-hati, bijak, dan cerdas dalam bermedia sosial.”

    Baca: Polisi Akan Panggil Peserta Kamisan Jadi Saksi Robert

    Berikut cuitannya: 

    “Setelah Whistleblower mengungkap bahwa Kepolisian adakan pelatihan buzzer. Di mana setiap buzzer harus instal APK Sambhar. Hasil Scan Sambhar keluar Destinasi IP 120.29.226.193. Hasil Scan IP 120.29.226.193 ternyata dimiliki Polri.” 

    Akun itu juga mengungkap Destination IP Address @Alumnisambhar dengan alamat 120.29.226.193 yang diketahui bernama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Teknologi Informasi, Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan. Namun, Dedi membantah. "Kalau kemudian muncul IP Address Mabes Polri, itu bisa saja karena Mabes Polri ini area publik.”

    Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri kini sedang mengidentifikasi dan memburu pemilik akun itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.