Polri Dituding Bentuk Tim Buzzer untuk Menangkan Jokowi - Ma'ruf

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Tito Karnavian (kiri) menandatangani berita acara sertijab perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Januari 2019. Irjen Pol Idham Azis menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kapolri Jendral Tito Karnavian (kiri) menandatangani berita acara sertijab perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Januari 2019. Irjen Pol Idham Azis menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri dituding membentuk tim buzzer untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Tudingan dilayangkan akun Instagram @opposite6890 dalam salah satu video yang dipostingnya.

    Baca: Pemilu 2019, Saat Ini Polri Fokus Amankan Distribusi Surat Suara

    Dalam video tersebut, Polri disebut membentuk tim buzzer yang terdiri dari 100 orang pada setiap Polres di seluruh Indonesia. Gerakan itu disebut dilakukan secara terorganisir di tingkat polres hingga Mabes Polri.

    Ratusan orang itu saling mengikuti di Twitter, Facebook, dan Instagram yang berinduk pada satu akun utama yakni @alumnishambar. Akun itu mengunggah informasi berisi tudingan pada 5 Maret 2019, sekitar pukul 02.22 WIB. Dengan isi sebagai berikut: “Setelah Whistleblower mengungkap bahwa Kepolisian adakan pelatihan buzzer. Di mana setiap buzzer harus instal APK Sambhar. Hasil Scan Sambhar keluar Destinasi IP 120.29.226.193. Hasil Scan IP 120.29.226.193 ternyata dimiliki Polri.” 

    Selain itu, akun tersebut juga mengungkap Destination IP Address @Alumnisambhar dengan alamat 120.29.226.193 yang diketahui bernama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Teknologi Informasi, Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan.

    Polri pun langsung membantah kabar tersebut. "Tentang @opposite6890 itu bersifat anonim. Artinya, akun itu tidak memiliki kredibilitas, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan berita karena yang disebarkan ialah berita bohong. Yang disebarkan ialah tidak benar dan Polri netral," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Ahad, 10 Maret 2019.

    Baca: Polri: Penangkapan Robertus Robet Berdasarkan Laporan Model A

    Dedi menyebut akun tersebut menyebarkan berita bohong karena tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi dan tidak bisa diverifikasi isinya. “Kalau berita hoaks ada ancaman pidana bagi pelaku, serta publik harus berhati-hati, bijak dan cerdas dalam bermedia sosial,” ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.