Kejaksaan: Kasus Talangsari Belum Penuhi Syarat Formil-Materii

Sejumlah korban peristiwa Talangsari 1989 membentangkan spanduk saat melakukan audiensi di gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan masih meneliti berkas hasil penyelidikan kasus Talangsari, Lampung, dari Komnas HAM. Berkas kasus pelanggaran HAM berat itu sudah dua kali dikembalikan dengan alasan belum memenuhi petunjuk dari penyidik.

“Syarat formil dan materiilnya belum terpenuhi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, Selasa, 5 Maret 2019. Petunjuk yang kurang itu di antaranya adalah keterangan saksi dan calon tersangka.

Baca: Sembilan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM ...

Pernyataan Mukri itu menjawab Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam yang meminta Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik menindaklanjuti penyelidikan Komnas mengenai kasus itu. Komnas, kata Choirul telah bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan menyerahkan hasilnya ke Jaksa Agung.

Komnas kecewa karena Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, pada 20 Februari lalu melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah setempat di Lampung, lokasi pelanggaran Ham berat Talangsari. Acara itu dibungkus dengan agenda bernama Deklarasi Damai. Korban Talangsari lalu menyatakan kegiatan itu tidak melibatkan para korban dan keluarganya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, saat dikonfirmasi soal Deklarasi Damai tidak memberi penjelasan. “Nanti ya setelah saya kembali,” kata dia kepada Tempo saat dicegat di kantornya,  kemarin. Wiranto mengaku harus ke luar kota.

Choirul mengatakan  kasus Talangsari dalam hukum dikategorikan pelanggaran HAM masa lalu yang penanganan mekanismenya adhoc sesuai Undang-Undang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang, kasus yang seperti ini mekanisme diatur mulai dari penyelidikan oleh Komnas, penyidikan oleh kejaksaan agung, dan pembentukan pengadilan HAM adhoc.

Baca: Moeldoko: Jokowi Terkena Residu Kasus ...

“Bukan diupayakan membelokkan kasus itu dalam mekanisme lain, mekanisme impunitas.” Pembelokan itu, kata Choirul, seperti terlihat dalam deklarasi damai yang dirancang oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Dia menyatakan upaya yang didorong oleh Kementerian Polhukam adalah pelanggaran undang-undang pengadilan HAM. “Apalagi pihak-pihak yang dominan terdapat di dalam deklarasi itu bukan pihak yang masuk dalam peristiwa.”

Komnas HAM menyayangkan cara ini melibatkan penegak hukum. Menurut Choirul, kasus Talangsari adalah salah satu kasus yang menjadi indikator posisi Presiden Jokowi dalam penyelesaian kasus. “Apakah dia patuh dan tunduk pada hukum sebagai basis prinsip negara hukum atau presiden berdiri dalam kepentingannya.”






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

12 jam lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

1 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

2 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

3 hari lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

4 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

4 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

4 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

5 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

6 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.