Polemik Dwifungsi, Ketua DPR Minta Pemerintah Terapkan UU TNI

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengimplementasikan aturan yang sudah tertuang dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal itu memuat ketentuan mengenai posisi di kementerian dan badan negara apa saja yang bisa dijabat oleh militer.

"DPR mendorong Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI bersama Kementerian PAN RB mengimplementasikan ketentuan itu guna menghindari polemik berkepanjangan." Bambang menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Maret 2019.

Baca: Bamsoet Sebut Ada Upaya Mengekskalasi Tensi Politik di Indonesia

Bambang mengatakan dalam polemik prajurit TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menduduki jabatan sipil yang merebak belakangan ini, ssu sesungguhnya ialah wacana perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira tinggi dan menengah TNI.

Pemerintah menyatakan akan melanjutkan rencana perluasan jabatan sipil untuk TNI ini. Padahal, rencana ini menuai penolakan dari pelbagai kelompok masyarakat sejak pertama kali digulirkan. Sebagian publik menilai, rencana itu sama saja dengan mengembalikan dwifungsi TNI.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan turut meramaikan perdebatan soal polemik perluasan jabatan. Dia mengatakan tengah memetakan posisi apa saja yang diisi perwira aktif. Dengan perluasan itu, jumlah instansi yang dapat dimasuki personel militer menjadi lebih banyak dari ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca:  Restrukturisasi Tentara, Ryamizard Pastikan Tak Ada Dwifungsi TNI ...

Menurut Bambang, DPR sepakat TNI menduduki jabatan sipil, asalkan masih sesuai dengan ketentuan perundangan. Bamsoet juga meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkaji Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan Jabatan ASN tertentu dapat diisi prajurit TNI.

UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tak mengatur soal posisi apa saja yang dapat diisi oleh tentara. Namun, UU TNI menyatakan bahwa prajurit TNI aktif dapat memasuki kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Bambang mendorong Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan kepada masyarakat bahwa keterlibatan TNI di institusi sipil bukan untuk mengembalikan dwifungsi. "Keterlibatan TNI di instansi pemerintah sesuai dengan yang diatur dalam perundangan yang ada," ujar Ketua DPR.






Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

7 jam lalu

Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

Menurut Bamsoet, sembari touring anggota klub Ferrari bisa mendokumentasikan keindahan alam dan pariwisata lalu mempromosikannya di media sosial.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

2 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Insentif Kendaraan Listrik, Bambang Soesatyo Jelaskan Efeknya

2 hari lalu

Insentif Kendaraan Listrik, Bambang Soesatyo Jelaskan Efeknya

Bambang Soesatyo juga menilai pemberian insentif kendaraan listrik ini bisa mempercepat Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon.


Ketum IMI Bamsoet Minta Pemerintah Pikirkan Jalur Motor di Jalan Tol

2 hari lalu

Ketum IMI Bamsoet Minta Pemerintah Pikirkan Jalur Motor di Jalan Tol

Menurut Bamsoet, pembuatan jalur motor di jalan tol tidak akan merugikan pengelola jalan tol. Rentetan usulan moge masuk tol.


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

2 hari lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

3 hari lalu

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

3 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

5 hari lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

5 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Bamsoet Ajak Wisudawan Universitas Terbuka Optimalkan Era Society 5.0

5 hari lalu

Bamsoet Ajak Wisudawan Universitas Terbuka Optimalkan Era Society 5.0

Wisudawan harus memiliki kompetensi dalam berbagai aspek fundamental dalam menghadapi tantangan era society 5.0.