Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Dwifungsi, Ketua DPR Minta Pemerintah Terapkan UU TNI

image-gnews
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengimplementasikan aturan yang sudah tertuang dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal itu memuat ketentuan mengenai posisi di kementerian dan badan negara apa saja yang bisa dijabat oleh militer.

"DPR mendorong Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI bersama Kementerian PAN RB mengimplementasikan ketentuan itu guna menghindari polemik berkepanjangan." Bambang menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Maret 2019.

Baca: Bamsoet Sebut Ada Upaya Mengekskalasi Tensi Politik di Indonesia

Bambang mengatakan dalam polemik prajurit TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menduduki jabatan sipil yang merebak belakangan ini, ssu sesungguhnya ialah wacana perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira tinggi dan menengah TNI.

Pemerintah menyatakan akan melanjutkan rencana perluasan jabatan sipil untuk TNI ini. Padahal, rencana ini menuai penolakan dari pelbagai kelompok masyarakat sejak pertama kali digulirkan. Sebagian publik menilai, rencana itu sama saja dengan mengembalikan dwifungsi TNI.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan turut meramaikan perdebatan soal polemik perluasan jabatan. Dia mengatakan tengah memetakan posisi apa saja yang diisi perwira aktif. Dengan perluasan itu, jumlah instansi yang dapat dimasuki personel militer menjadi lebih banyak dari ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:  Restrukturisasi Tentara, Ryamizard Pastikan Tak Ada Dwifungsi TNI ...

Menurut Bambang, DPR sepakat TNI menduduki jabatan sipil, asalkan masih sesuai dengan ketentuan perundangan. Bamsoet juga meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkaji Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan Jabatan ASN tertentu dapat diisi prajurit TNI.

UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tak mengatur soal posisi apa saja yang dapat diisi oleh tentara. Namun, UU TNI menyatakan bahwa prajurit TNI aktif dapat memasuki kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Bambang mendorong Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan kepada masyarakat bahwa keterlibatan TNI di institusi sipil bukan untuk mengembalikan dwifungsi. "Keterlibatan TNI di instansi pemerintah sesuai dengan yang diatur dalam perundangan yang ada," ujar Ketua DPR.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

1 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menanggapi banyaknya kritik terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Agus, masyarakat harus memahami bahwa tugas angkatan bersenjata bukan hanya soal berperang.


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

2 jam lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

6 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).


Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

15 jam lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

Masyarakat diminta tak khawatir dengan revisi UU TNI. Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan alasannya.


Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

1 hari lalu

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkhawatirkan pernyataan Panglima TNI soal multifungsi ABRI berpotensi menghidupkan kembali


Dari Dwifungsi TNI Menjadi Multifungsi Militer di Revisi UU TNI

1 hari lalu

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Dari Dwifungsi TNI Menjadi Multifungsi Militer di Revisi UU TNI

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer di revisi UU TNI , yang ternyata serupa dengan dwifungsi TNI.


Wacana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini 4 Prestasi Pasukan Garuda di Berbagai Wilayah Konflik

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menaiki kendaraan militer saat menemui ratusan personel infrantri Kontingen Garuda pasukan perdamaian PBB di Indonesian Batalyon atau Indobatt pada hari kedua kunjungannya ke Libanon, 26 Februari 2018.  Pada kunjungan pertama Menlu Retno Marsudi, mengawali kunjungan ke Libanon dengan mendatangi pasukan perdamaian PBB Angkatan Laut Kontingen Garuda di KRI Usman Harun di Port of Beirut. Foto: Kemenlu
Wacana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini 4 Prestasi Pasukan Garuda di Berbagai Wilayah Konflik

Indonesia berpartisipasi aktif dalam aksi perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda sejak tahun 1957 dan mencetak prestasi.


Tunjukkan Peran Aktif dalam Upaya Perdamaian Dunia, Perwira TNI-Polri Raih Penghargaan dari PBB

2 hari lalu

Perwira TNI kembali mengharumkan nama Indonesia di forum Internasional, setelah memperoleh penghargaan
Tunjukkan Peran Aktif dalam Upaya Perdamaian Dunia, Perwira TNI-Polri Raih Penghargaan dari PBB

Perwira TNI dan Polri raih penghargaan "Commemorative Medal of Peace" dalam kegiatan "Blue Helmets Day 2024" di kantor PBB di Jenewa, Swiss


Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

3 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua MPR RI 1999-2004 Amien Rais (kedua kanan) dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan), dan Fadel Muhammad (kedua kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi kebangsaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

MPR menyebutkan celah untuk amendemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan MPR periode saat ini.


Mabes TNI Siap Kerahkan 4 Batalion ke Gaza Palestina, Ketahui Jumlah Prajurit dalam Satuan Militer

3 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Mabes TNI Siap Kerahkan 4 Batalion ke Gaza Palestina, Ketahui Jumlah Prajurit dalam Satuan Militer

Mabes TNI menyiapkan 4 batalion di Gaza Palestina. Berapa jumlah prajurit dalam satuan militer batalion, kompi, peleton, atau regu?