Bamsoet Sebut Ada Upaya Mengekskalasi Tensi Politik di Indonesia

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Bambang Soesatyo. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Ketua DPR Bambang Soesatyo. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menyebut ada upaya untuk mengeskalasi tensi politik di Indonesia. Bamsoet, sapaan Bambang, berujar, upaya itu dilakukan dengan sejumlah gerakan.

    Baca juga: DPR Lantik Eddy Kuntadi sebagai Wakil Ketua Komisi V

    "Ada upaya untuk mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis pada Ahad, 2 Desember 2018.

    Bamsoet tak merinci apa saja yang dia maksud dengan gerakan, pernyataan provokatif, dan penghinaan kepada Presiden. Dia juga tak membeberkan siapa pihak-pihak yang ingin meningkatkan eskalasi politik tersebut.

    Bamsoet hanya meminta masyarakat tak khawatir atau cemas. Dia mengatakan, aparat keamanan dan penegak hukum dapat mengelola upaya-upaya mengeskalasi tensi politik itu dengan baik. Politikus Partai Golkar ini juga mengklaim stabilitas negara sangat kondusif.

    "Masyarakat tidak perlu cemas menyikapi gerakan-gerakan yang provokatif maupun pernyataan-pernyataan yang cenderung menakut-nakuti," ujarnya.

    Menurut Bamsoet, stabilitas negara ini tercermin dari fokus pemerintah dan DPR menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta pembangunan. Menurut Bamsoet, pemerintah tidak panik atau marah. "Kendati penghinaan dan upaya pembunuhan karakter yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo nyaris tak berkesudahan," kata Bamsoet.

    Baca juga: Jokowi Bicara Soal Politikus Sontoloyo, Ini Tanggapan Ketua DPR

    Dia mengimbuhkan, pemerintah bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia bakal memastikan penyelenggaraan Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai.

    Bamsoet juga meminta semua kekuatan politik lebih menahan diri. Dia mengimbau agar kebebasan mengemukakan pendapat tak disalahgunakan untuk melancarkan penghinaan kepada bangsa, negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik.

    "Sangat ideal jika semua kekuatan politik lebih mengedepankan program-program yang realistis dan solutif. Para politisi diharapkan bisa menjadi panutan, sehingga etika dan moral patut dijunjung tinggi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.