Restrukturisasi Tentara, Ryamizard Pastikan Tak Ada Dwifungsi TNI

Reporter

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan tak akan ada dwifungsi TNI dalam rencana restrukturisasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Menurut dia, dwifungsi TNI sudah lama selesai. "Tidak ada itu dwifungsi TNI lagi, kan sudah diselesaikan," ujar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.

Menurut Ryamizard, rencana perwira TNI aktif masuk ke ranah sipil menjadi kebijakan masing-masing kementerian. Selama ini tak ada paksaan TNI untuk masuk ke wilayah sipil di kementerian. "Hak yang punya kementerian, mau diterima mau tidak. Tak ada dipaksa-paksa mau ke sana."

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Aktif di ...

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ingin menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu hal yang dilakukan untuk restrukturisasi ini yakni dengan merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Dengan merevisi UU TNI, perwira tinggi dan perwira menengah yang tanpa jabatan itu akan berkurang dari 500 orang menjadi 150 sampai 200 orang. “Mudah-mudahan," kata Hadi seusai rapat pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 31 Januari 2019.

Baca:  Ombudsman: Pintu Prajurit TNI Masuk Ranah ...

Rencana restrukturisasi TNI ini menuai kritik koalisi masyarakat sipil. Masuknya perwira TNI aktif ke kementerian lain di luar yang diperbolehkan dikhawatirkan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi.

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, yang tergabung dalam koalisi, menilai penempatan militer aktif pada jabatan sipil bertolak belakang dengan reformasi TNI. Reformasi TNI sebelumnya sudah mensyaratkan agar militer tidak lagi berpolitik dengan menduduki jabatan seperti di DPR, kepala daerah, atau jabatan kementerian lainnya.

Ardi menuturkan militer aktif hanya boleh menduduki jabatan-jabatan yang berkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, serta beberapa lembaga lain. "Ini sudah diatur dalam UU TNI Pasal 47 Ayat 2."


SYAFIUL HADI | ANDITA RAHMA






Perindo Rekrut Mayjen TNI (Purn) Joko Warsito, Ini Harapan Hary Tanoesoedibjo

4 jam lalu

Perindo Rekrut Mayjen TNI (Purn) Joko Warsito, Ini Harapan Hary Tanoesoedibjo

Mayjen TNI (Purn) Joko Warsito resmi menjadi Ketua DPW Partai Perindo Banten. Hary Tanoesoedibjo berharap Perindo di Pemilu 2024 bisa raih dua digit.


Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

6 jam lalu

Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selain pengamanan Pemilu 2024, juga dibahas terkait dukungan TNI dan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.


Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

1 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

4 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

9 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

13 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

14 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

16 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

17 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.


Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

18 hari lalu

Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

Selain oleh personel Polri, tempat ibadah dan liburan Imlek 2023 juga dijaga oleh 343 personel TNI dan 1.291 petugas dari pemerintah daerah.