Haul Gus Dur, Alissa Wahid: Agama Bisa Jadi Alat Opresi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alissa Wahid berorasi pada acara Malam Solidaritas Jogja Ilang Roso Tribute to Our Sisters di depan Gedung Agung Yogyakarta, Ahad malam, 10 Mei 2015. TEMPO/Shinta Maharani

    Alissa Wahid berorasi pada acara Malam Solidaritas Jogja Ilang Roso Tribute to Our Sisters di depan Gedung Agung Yogyakarta, Ahad malam, 10 Mei 2015. TEMPO/Shinta Maharani

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian (JGD) Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid mengisahkan pengalaman Gus Dur yang pernah mengagumi Ikhwanul Muslimin organisasi terbesar Mesir yang memperjuangkan Islam.

    Baca juga: Haul Gus Dur ke-9 Bertema Kemanusiaan Lebih Penting dari Politik

    Kekaguman itu muncul ketika Gus Dur belajar ke Universitas Al-Azhar Mesir. “Tapi, Gus Dur kemudian belajar bahwa agama bisa menjadi alat opresi ketika tokoh-tokoh politik dibunuh oleh Pemerintah Mesir,” kata Alissa dalam memorial lecture Ziarah Pemikiran Gus Dur di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu, 23 Februari 2019.

    Alissa mengatakan, Gus Dur lalu belajar filsafat Yunani, Aristoteles untuk memahami politik kekuasaan. Dari situlah, kata Alissa, kemudian Gus Dur meyakini prinsip universalisme Islam, yang selaras dengan konsep perlindungan HAM. Universalisme Islam bicara konsep keadilan, kemaslatan umat, dan perdamaian. Nilai-nilai Islam itu selaras dengan kebajikan atau kearifan yang ada di Indonesia.

    Islam menyebar tidak melalui perang dan pengambialihan kekuasaan, melainkan melalui strategi kultural. Gus Dur menyebarkan pribumisasi Islam seperti yang Walisongo lakukan ratusan tahun lalu. Pribumisasi Islam yang dimaksud Gus Dur merupakan metode atau strategi untuk memperkuat Islam Nusantara. Gus Dur mengajarkan Islam yang bisa menyatu dengan tradisi Indonesia. Contoh ekspresi khas Indonesia itu adalah penggunaan peci hitam dan sarung yang tidak ditemukan dalam masyarakat Islam di Timur Tengah.

    Menurut Alissa, pribumisasi Islam itu sangat relevan dengan kondisi sekarang di tengah munculnya kelompok-kelompok yang membawa politik identitas ala Timur Tengah. Agama tidak menyentuh substansi, tapi formalistik dan eksklusif. “Formalisasi agama meniadakan Indonesia yang beragam,” kata Alissa.

    Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan, terlepas dari segala kontroversinya, Gus Dur sangat deliberatif karena menciptakan ruang untuk seluruh warga negara bisa berdiskusi, berdebat, dan berdialog. Deliberatif yang dimaksud adalah tidak menyeragamkan pendapat.

    Baca juga: Ditemani Gus Sholah, Jokowi Ziarah ke Makam Gus Dur

    Menurut Beka, pikiran dan keberanian Gus Dur bersuara dalam membela kalangan minoritas yang tertindas relevan diterapkan dalam situasi sekarang. Aktor-aktor politik saat ini, kata dia, lebih mementingkan dirinya dan kelompoknya dibandingkan nilai-nilai yang sudah disepakati bangsa. “Butuh keberanian dan saat ini belum ada tokoh politik seberani Gus Dur,” kata Beka.

    Beka menyebut dalam beberapa tahun terakhir kasus intoleransi meningkat karena difasilitasi aktor negara, misalnya bupati dan walikota. Mereka menerbitkan imbauan maupun perda yang berpotensi mendiskriminasi sebagian warga negara yang ada di daerah tersebut. Menurut Beka, pasal karet dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juga menjadi masalah karena mengkriminalisasi orang yang tidak setuju dengan penguasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.