Jaksa Tuntut Hak Politik Eni Saragih Dicabut Selama Lima Tahun

Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih, tersenyum saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. Dalam sidang tersebut, Eni mengaku pernah menerima uang dari staf Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bernama Hadi, sebesar 10.000 dolar Singapura. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut hak politik bekas Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih dicabut hingga lima tahun seusai menjalani pidana pokok. "Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Eni Maulani Saragih berupa pencabutan hak untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun," kata jaksa KPK, Lie Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Jaksa KPK menyatakan Eni terbukti menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 serta gratifikasi.

Baca: Jaksa: Mekeng Perintahkan Eni Saragih Jadi Wakil Ketua Komisi VII

Jaksa menyatakan perbuatan bekas anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu telah mencederai kepercayaan publik terhadap dirinya sebagai wakil rakyat. Selain itu, perbuatan Eni dianggap mencederai tatanan lembaga legislatif yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam perkara ini, jaksa menyatakan Eni terbukti menerima suap Rp 4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo. Jaksa menyebut Kotjo memberikan uang itu agar Eni membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Baca: Idrus Marham Bantah Menyuruh Eni Saragih Minta Duit ke Kotjo

Selain itu, jaksa menyatakan Eni terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 5,6 miliar dan Sin$ 40 ribu. Uang itu berasal dari empat pengusaha yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Menurut jaksa, Eni Saragih menerima uang itu karena telah memfasilitasi pertemuan antara para pengusaha dengan pihak kementerian.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

10 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

17 jam lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

17 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

18 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

20 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

21 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

21 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

23 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E