KPK Bantu Telisik Unsur Korupsi Kasus Penyelundupan Kayu Ilegal

Sebanyak 57 kontainer berisi kayu ilegal diamankan di Pelabuhan Sukarno - Hatta, Makassar oleh petugas Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta polisi untuk mengungkap penyelundupan ratusan kayu ilegal

Baca: KLHK: 57 Kontainer Kayu Ilegal Papua Bisa Dilelang untuk Negara

"KPK bisa dimintai tolong untuk melihat apakah ada kemungkinan korupsi. Kami pasti akan membantu mengawasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 25 Januari 2019.

Laode menuturkan KPK bisa memberikan informasi jika Kementerian dan polisi meminta bantuan. Termasuk, lembaga antikorupsi ini bisa menyediakan saksi ahli.

"Banyak hal yang bisa kami bantu karena KPK itu banyak kajian yang berhubungan dengan sumber daya alam," kata Laode.

KPK, kata Laode, hanya akan masuk jika terbukti ada tindak pidana korupsi dalam penyelundupan ratusan kayu ilegal tersebut. Tapi, jika masih berhubungan dengan tindak pidana kehutanan atau tindak pidana lingkungan, maka KPK akan menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada KLHK.

Kemarin, 24 Januari 2019, KLHK mengungkap data 18 perusahaan ilegal yang terlibat penyelundupan kayu dalam satu bulan terakhir. Data-data itu terungkap, saat Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani bersama staf dan jajarannya menyambangi kantor KPK untuk berdiskusi.

"Kami dalam satu bulan ini sudah melakukan tindakan hukum berkaitan dengan kayu ilegal yang ada di Papua. Di mana kami melakukan penindakan terhadap 384 kontainer kayu dalam 1 bulan terakhir ini Desember-Januari," ujar Rasio.

Simak juga: KLHK Lacak Pengirim 57 Kontainer Kayu Ilegal dari Papua

Rasio mengungkapkan 384 kontainer berisikan kayu ilegal asal Papua ditindak KLHK di Pelabuhan Makassar dan Surabaya. Ia berharap kasus ini bisa dituntaskan bersama-sama dengan tim KPK.






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

12 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

13 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

14 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

15 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

17 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

20 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 hari lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.