KLHK Lacak Pengirim 57 Kontainer Kayu Ilegal dari Papua

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, menjelaskan ihwal kayu ilegal di Pelabuhan Sukarno - Hatta Makassar, Selasa, 8 Januari 2019. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Satuan Tugas Penyelamatan Sumber Daya Manusia dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mengamankan 57 kontainer kayu ilegal dari Papua dan Papua Barat. Pengamanan ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, mengatakan kayu ilegal yang diamankan senilai Rp 16,5 miliar. Kayu itu berasal dari Papua dan Papua Barat, yang pergerakannya akan menuju ke Surabaya. “Ini hasil pengembangan yang di Surabaya,” ucap Rasio Ridho di Makassar, Selasa, 8 Januari 2018.

Tim Satgas. kata Rasio Ridho, masih melakukan pengembangan dan investigasi siapa yang terlibat. Ia berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan kehutanan. “Masih kami dalami, kami menduga ini ilegal,” ucap dia. “Kami ingin mengetahui siapa pelakunya, beberapa orang sudah kami periksa.”

Begitu juga dengan rencana pengiriman kayu ke luar negeri. Menurut Rasio Ridho, akan dipastikan prosesnya dan siapa pihak penerima dan pihak yang menyerahkan. “Kami sedang mendalami dan melengkapi dokumennya, indikasi kuat tidak ada izinnya,” kata dia.

Sebanyak 57 kontainer berisi kayu ilegal diamankan di Pelabuhan Sukarno - Hatta, Makassar oleh petugas Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Istimewa

Sebelumnya, tim Satgas telah menangkap kayu ilegal sebanyak 40 kontainer senilai Rp 12 miliar pada 5 Desember 2018. Dengan menetapkan dua tersangka yakni dari koperasi Gresik dan Pasuruan.

Rasio Ridho mengatakan, intelijen terus melacak dengan cara bekerja sama dengan otoritas pelabuhan di Papua dan Makassar. “Pergerakan kapalnya kami koordinasi dengan Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar”. Kapal SM yang mengangkut 57 kontainer telah diamankan di Pelabuhan Sukarno - Hatta Makasar.

Komandan Tim Intelijen Lantamal VI Letnan Kolonel Laut (T) Evi Bayu Priatno, menambahkan kayu berjenis merbau 57 kontainer ini diperkirakan volumenya lebih dari 914 Meter kubik. Kayu itu diamankan setelah petugas mengecek dan melihat fisiknya mencurigakan. Tim intelijen mendeteksi pengangkutan kayu ilegal sejak Desember 2018.

Dalam investigasi Majalah Tempo mengungkap negara rugi Rp 6,1 triliun akibat hilangnya sumber daya hutan Papua dalam tiga tahun terakhir akibat pencurian kayu. Investigasi ini telah ditayangkan Tempo pada edisi 24 Desember 2018.

Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Harno Trimadi, mengatakan institusinya telah memberikan akses kapal yang mencurigakan masuk ke Pelabuhan Makassar kemudian menghentikannya. Setelah itu, penegak hukum dari KLHK menindaklanjutinya. Berdasarkan laporan Lantamal VI Makassar, bahwa kayu ilegal itu tidak memiliki kelengkapan dokumen.

“Kami hanya fasilitasi, jadi kami berikan akses masuk. Tidak boleh mereka berangkat sebelum pemeriksaan selesai,” kata Harno. “Soal perusahaan yang terlibat itu kewenangan penyidik bukan otoritas.”

Investigasi tentang kayu ilegal dari Papua selengkapnya klik Majalah Tempo ini.






Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

2 jam lalu

Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

Pembunuhan terhadap pekerja jalan transpenghubung Kabupaten Bintuni dan Maybrat itu terjadi pada Kamis kemarin.


Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

2 jam lalu

Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengutuk keras kebiadaban KKB yang melakukan serangan terhadap warga sipil di jalan Trans-Papua Barat.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

15 jam lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

22 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

1 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

3 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

3 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

4 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.