Mendagri Sesalkan Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur serta Sumatera Selatan menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. Koordinasi bersama pimpinan KPK tersebut digelar agar gubernur dan wagub yang baru dilantik itu mendapatkan pengarahan dari KPK untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di daerah yang mereka pimpin. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur serta Sumatera Selatan menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. Koordinasi bersama pimpinan KPK tersebut digelar agar gubernur dan wagub yang baru dilantik itu mendapatkan pengarahan dari KPK untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di daerah yang mereka pimpin. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo menyesalkan penyebaran isu bohong terkait pemilihan umum 2019. Salah satunya kabar tentang 7 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang berisi surat suara tercoblos.

    Baca: Polisi Diminta Ungkap Motif Hoax 7 Kontainer Surat Suara

    Tjahjo menuturkan, kabar tersebut menyebar di berbagai media sosial dan grup Whatsapp. "Setelah dicek oleh KPU dan Bawaslu, seluruhnya tidak benar," kata dia seperti dilansir keterangan tertulis, Kamis, 3 Januari 2019.

    Sebelumnya juga muncul isu penambahan 31 juta DPT dalam DPT Pemilu 2019. Penyelenggara pemilu kemudian memastikan kabar tersebut tak benar. "Jelas ini berita fitnah, berita-berita yang mengumbar rasa cemas, bermusuhan," ujar Tjahjo.

    Tjahjo mengecam penyebar isu-isu bohong dan tidak bertanggung jawab tersebut. Praktik tersebut dianggap dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, pemerintah, hingga peserta pemilu sendiri.

    Baca: Kubu Jokowi Minta Pelaku Hoax 7 Kontainer Surat Suara Ditangkap

    Dia mengajak semua pihak untuk menolak dan melawan praktik yang ia sebut dengan racun demokrasi tersebut. Dia mendorong masyarakat untuk melaporkan berita yang tidak benar kepada kepolisian.

    "Berita hoax, fitnah, berujar kebencian, dan politisasi SARA sudah pada tahap yang tidak bisa ditolerir lagi," kata Tjahjo. Terlebih jika berita itu merusak proses konsolidasi demokrasi yaitu Pemilu langsung yang akan digelar 17 April 2019. Tahapan dan prosesnya, menurut dia, sudah berjalan transparan dan demokratis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.