Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Ulama Dikriminalisasi, Jokowi: Ngomong ke Saya, Saya Urus

Reporter

image-gnews
Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo bersama Yenny Wahid dan Nyai Siti Masnuri Fuad menaiki dokar menuju lokasi deklarasi akbar ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, 19 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo bersama Yenny Wahid dan Nyai Siti Masnuri Fuad menaiki dokar menuju lokasi deklarasi akbar ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, 19 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Bangkalan - Calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklarifikasi tudingan bahwa dirinya mengkriminalisasi ulama. "Ini juga perlu saya jelaskan, jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan kriminalisasi ulama. Jangan seperti itu," katanya dalam deklarasi ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018.

Baca: Jokowi Bingung Bisa Diterpa Isu Kriminalisasi Ulama

Jokowi mencontohkan, ulama yang memukuli orang adalah urusannya dengan kepolisian. Bukan dengan dirinya sebagai presiden. Polisi, kata dia, pasti bertindak jika ada kasus pidana, seperti memukuli orang hingga berdarah-darah.

Jokowi mengatakan, jika seorang ulama tidak memiliki kasus hukum, tapi tiba-tiba dipermasalahkan, itu namanya kriminalisasi. Jika hal seperti itu terjadi, Jokowi memastikan akan turun tangan. "Itu ngomong ke saya. Saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukum, kita sulit," ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, ia kerap mengklarifikasi sejumlah isu yang menyerang dirinya. Sebelumnya, saat memberikan pengarahan kepada relawan Bravo 5 di Ancol, Jokowi juga mengungkapkan keheranannya dituding mengkriminalisasi ulama. Padahal, ia memiliki calon wakil presiden seorang ulama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Bantah Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Ma'ruf Amin Paling Top

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menganggap isu itu aneh, karena dirinya setiap hari menyambangi pondok pesantren untuk menemui ulama dan Kiai. Ia mengatakan jika persoalannya adalah ada ulama yang tersandung urusan hukum, maka hal itu tak dapat digolongkan sebagai kriminalisasi. Bahkan gubernur, tutur dia, bila bermasalah dengan hukum perlu diadili.

“Ini hal-hal yang enggak logis, tapi diangkat-angkat terus. Rakyat di bawah, yang mendapat informasinya tidak lengkap, bisa percaya itu sebagai sebuah kebenaran,” ujar Jokowi.

Ia juga meminta Bravo 5 untuk menjelaskan kepada masyarakat secara door to door meluruskan isu tersebut. Ia meminta tim menjelaskan secara gamblang seperti yang sudah dia kemukakan. “To the point aja ke rakyat, jelaskan, kenapa ini ada masalah? Ya, karena punya masalah hukum,” ucap dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

36 menit lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.


Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

36 menit lalu

Suharso Monoarfa bertemu Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Instagram/@Suharsomonoarfa
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

1 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

11 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

13 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

13 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

13 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

14 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

15 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

16 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.