Jika Ulama Dikriminalisasi, Jokowi: Ngomong ke Saya, Saya Urus

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo bersama Yenny Wahid dan Nyai Siti Masnuri Fuad menaiki dokar menuju lokasi deklarasi akbar ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, 19 Desember 2018. Tempo/Friski Riana

    Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo bersama Yenny Wahid dan Nyai Siti Masnuri Fuad menaiki dokar menuju lokasi deklarasi akbar ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, 19 Desember 2018. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Bangkalan - Calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklarifikasi tudingan bahwa dirinya mengkriminalisasi ulama. "Ini juga perlu saya jelaskan, jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan kriminalisasi ulama. Jangan seperti itu," katanya dalam deklarasi ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018.

    Baca: Jokowi Bingung Bisa Diterpa Isu Kriminalisasi Ulama

    Jokowi mencontohkan, ulama yang memukuli orang adalah urusannya dengan kepolisian. Bukan dengan dirinya sebagai presiden. Polisi, kata dia, pasti bertindak jika ada kasus pidana, seperti memukuli orang hingga berdarah-darah.

    Jokowi mengatakan, jika seorang ulama tidak memiliki kasus hukum, tapi tiba-tiba dipermasalahkan, itu namanya kriminalisasi. Jika hal seperti itu terjadi, Jokowi memastikan akan turun tangan. "Itu ngomong ke saya. Saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukum, kita sulit," ujarnya.

    Dalam beberapa kesempatan, ia kerap mengklarifikasi sejumlah isu yang menyerang dirinya. Sebelumnya, saat memberikan pengarahan kepada relawan Bravo 5 di Ancol, Jokowi juga mengungkapkan keheranannya dituding mengkriminalisasi ulama. Padahal, ia memiliki calon wakil presiden seorang ulama.

    Baca: Bantah Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Ma'ruf Amin Paling Top

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menganggap isu itu aneh, karena dirinya setiap hari menyambangi pondok pesantren untuk menemui ulama dan Kiai. Ia mengatakan jika persoalannya adalah ada ulama yang tersandung urusan hukum, maka hal itu tak dapat digolongkan sebagai kriminalisasi. Bahkan gubernur, tutur dia, bila bermasalah dengan hukum perlu diadili.

    “Ini hal-hal yang enggak logis, tapi diangkat-angkat terus. Rakyat di bawah, yang mendapat informasinya tidak lengkap, bisa percaya itu sebagai sebuah kebenaran,” ujar Jokowi.

    Ia juga meminta Bravo 5 untuk menjelaskan kepada masyarakat secara door to door meluruskan isu tersebut. Ia meminta tim menjelaskan secara gamblang seperti yang sudah dia kemukakan. “To the point aja ke rakyat, jelaskan, kenapa ini ada masalah? Ya, karena punya masalah hukum,” ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.