Panggil Budayawan, Jokowi Minta Masukan Soal Strategi Kebudayaan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan sejumlah budayawan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

    Baca juga: Saat Jokowi Baca Sajak Diponegoro di Kongres Kebudayaan

    Jokowi menuturkan setelah menghadiri acara kongres kebudayaan pada akhir pekan lalu, ia memang meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy agar mempertemukannya dengan para budayawan. Ia berujar ingin berdiskusi dan mendengar saran tentang strategi kebudayaan dari para tamunya itu.

    "Sebagai sebuah arah umum untuk kemajuan kebudayaan 20 tahun yang akan datang," kata Jokowi saat membuka pertemuan.

    Sebabnya dalam acara tersebut Jokowi lebih memilih menjadi pendengar. Ia menyerahkan jalannya acara kepada para budayawan. "Pada sore hari ini saya persilakan. Saya akan banyak mendengar saja," kata Jokowi.

    Dalam pertemuan ini, hadir sejumlah budayawan sepeti Goenawan Mohamad, Jaya Suprana, Butet Manurung, Dolorosa Sinaga, Neng Dara Affifah, Andri Hernandi, dan lainnya.

    Sebelumnya, saat menghadiri Kongres Kebudayaan Indonesia, Jokowi mengatakan toleransi dan kolaborasi penting dalam menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya. Ia mengajak agar interaksi yang berlangsung di tengah masyarakat tidak didominasi untuk berkontestasi semata, melainkan harus dilandasi jiwa toleransi dan semangat berbagi.

    Menurut Jokowi, kompleksitas lalu lintas budaya terjadi karena semua bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia, semakin lama akan semakin tinggi bersentuhan dengan bangsa lain. Perkembangan teknologi transportasi telah memungkinkan orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang sangat mudah dan sangat cepat.

    Jokowi menuturkan orientasi kebudayaan juga jangan sampai keluar dari etos sehari-hari masyarakat Indonesia. "Harus diingat bahwa kontestasi kata tanpa toleransi akan memicu perang kata yang penuh dengan ujaran kebencian, saling menghujat, saling memfitnah seperti yang sering kita lihat akhir-akhir ini," ujarnya saat itu.

    Kontestasi diri tanpa toleransi, kata Jokowi, juga akan memicu kecemburuan dan kebencian. Kontestasi ekonomi tanpa toleransi juga dipastikan memperlebar ketimpangan yang ada. Dia juga mengatakan kontestasi politik tanpa toleransi pun bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.

    Baca juga: Jokowi Teken Perpres Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

    Menurut Jokowi tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah panggung interaksi yang bertoleransi, dan panggung toleransi dalam berinteraksi. Jokowi memahami bahwa interaksi kebudayaan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan banyak sekali pihak.

    Selain itu panggung interaksi yang diwarnai jiwa toleransi pasti membutuhkan ruang yang bervariasi. Misalnya, dia menyebutkan bisa berbentuk ruang fisik yang inklusif, seperti smart city yang menyediakan ruang publik yang inklusif sebagai panggung toleransi. "Bisa juga berupa lembaga keagamaan dan pendidikan, bisa juga berupa media massa, elektronik, dan sosial," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.