Jokowi Teken Perpres Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) bersama Ibu Negara Iriana (kanan) dan Ketua Inasgoc Erick Thohir (kiri) menghadiri upacara pembukaan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 18 Agustus 2018. Inasgoc/Puspa Perwitasari.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) bersama Ibu Negara Iriana (kanan) dan Ketua Inasgoc Erick Thohir (kiri) menghadiri upacara pembukaan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 18 Agustus 2018. Inasgoc/Puspa Perwitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

    Baca juga: Universitas Indonesia Dirikan Sekolah Budaya Jawa di Boyolali

    Perpres yang ditandatangani per 13 Agustus 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

    Dalam Pasal 1 poin 2 Perpres ini disebutkan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan sumbangan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

    Dikutip dari website Setneg.go.id, Senin, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Peraturan Presiden ini mengatur: a. tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten-kota; b. tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; c. tata cara penyusunan strategi kebudayaan; d. pemantauan dan evaluasi; e. pendanaan.

    Sedangkan dalam menyusun strategi kebudayaan, dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres ini menyebutkan bahwa "Menteri menyusun strategi Kebudayaan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan."

    Sementara untuk pendanaan, disebutkan dalam Pasal 23, yakni: Ayat (1): Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupate-kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten-kota.

    Baca juga: Pengajar Universitas Arab: Impor Budaya Arab Memicu Intoleransi

    Ayat (2): Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

    Ayat (3): Pendanaan penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 14 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.