Eni Saragih Didakwa Gratifikasi Rp 5,6 Miliar dari Pengusaha

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka anggota DPR, Eni Saragih, menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaa, di gedung KPK, Senin, 10 September 2018. Eni Saragih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dalam kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka anggota DPR, Eni Saragih, menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaa, di gedung KPK, Senin, 10 September 2018. Eni Saragih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dalam kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa eks Wakil Ketua Komisi Energi Eni Saragih menerima gratifikasi sejumlah Rp 5,6 miliar dan SGD 40 Ribu dari 4 pengusaha yang bergerak di bidang minyak dan gas. Menurut jaksa KPK, uang tersebut kemudian digunakan Eni untuk mengongkosi biaya pemilihan kepala daerah suaminya Muhammad Al Khadziq yang menjadi calon bupati Temanggung.

    Baca: Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

    “Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yakni telah menerima gratifikasi sejumlah Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu,” kata jaksa KPK, Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

    Jaksa mengatakan Eni menerima uang tersebut karena telah memfasilitasi pertemuan antara pengusaha tersebut dengan pejabat di sejumlah kementerian. Berikut adalah pengusaha-pengusaha yang disebut telah memberikan uang kepada Eni:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.