Partai Demokrat Ogah Tanggapi Draf Koalisi Keumatan Tanpa SBY

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan dan sejumlah tokoh termasuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mulai berdatangan di kediaman SBY, Cikeas untuk menyambut kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan SBY-Prabowo itu digelar menyikapi pengesahan UU tentang Pemilu pekan lalu, 27 Juli 2017. Tempo/Avit Hidayat

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan dan sejumlah tokoh termasuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mulai berdatangan di kediaman SBY, Cikeas untuk menyambut kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan SBY-Prabowo itu digelar menyikapi pengesahan UU tentang Pemilu pekan lalu, 27 Juli 2017. Tempo/Avit Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tak mempersoalkan draf koalisi keumatan versi baru tanpa nama partainya dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Syarief, ia dan partainya tak tahu mengenai munculnya draf berjudul Aliansi Partai Politik Koalisi Keumatan dan Kebangsaan.

    "Saya enggak perlu menanggapi. Apa yang mau ditanggapi, orang saya enggak pernah tahu," kata Syarief kepada Tempo melalui telepon, Selasa, 13 November 2018.

    Baca: Gerindra Sebut Janji Demokrat Kampanye Bareng Belum Terealisasi

    Draf Aliansi Partai Politik Koalisi Keumatan dan Kebangsaan dibeberkan kepada Tempo oleh Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) M.S. Kaban tadi malam, 12 November 2018.

    Syarief menilai draf itu tidak mempengaruhi kestabilan koalisi partai yang memenangkan Prabowo - Sandiaga Uno. Sebab, sejak awal, para elit partai juga tak mengetahui ada pembahasan soal dokumen yang sudah direvisi satu kali itu.

    Menurut Syarief, para petinggi partai, khususnya Partai Demokrat, hanya menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra, PKS, Partai Berkarya, dan PAN. Demokrat tak pernah menjalin dialog, seperti dengan sayap relawan, misalnya. Selain itu, ia mengklaim Prabowo tak pernah menyinggung mengenai draf koalisi keumatan.

    Kaban mengatakan bahwa draf baru telah diajukan kepada imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan akan disetor ke Prabowo. Juru bicara FPI Munarman mengatakan draf baru itu diterima Rizieq pada Rabu pekan lalu. Draf baru terdiri dari delapan bab dengan 10 pasal.

    Baca: Tak Ada SBY di draf Koalisi Keumatan Rizieq Shihab cs Versi Baru

    Salah satu perbedaan yang jelas antara draf baru dan lama adalah susunan nama ketua umum partai politik yang seharusnya meneken aturan rancangan itu. Dalam draf lama, semua ketua umum partai pendukung meneken kesepakatan koalisi keumatan dengan partai politik itu. Tapi draf baru hanya menyediakan ruang untuk partai koalisi keumatan tanpa Partai Demokrat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.