Arah KEN dan Paradigma Energi Sebagai Modal Pembangunan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto DEN I Sub 1

    Foto DEN I Sub 1

    INFO NASIONAL - Kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional. Salah satu tugas Dewan Energi Nasional (DEN) adalah merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

    Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014 tentang KEN, merupakan turunan dari UU
    No. 30 tentang Energi, dijadikan sebagai panduan kebijakan energi nasional hingga 2050,
    yang berisikan Kebijakan Utama dan Kebijakan Pendukung dengan tujuan untuk
    mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional.

    Kebijakan utama meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas
    pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan energi
    nasional. Sedang kebijakan pendukung meliputi konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi; lingkungan Hidup dan keselamatan; harga, subsidi, dan insentif energi; infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi; penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi; dan kelembagaan dan pendanaan. Kebijakan energi nasional ini akan dilaksanakan untuk periode tahun 2014 sampai dengan 2050.

    Kebijakan energi nasional disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional, guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional itu dicapai dengan mewujudkan sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional; kemandirian pengelolaan energi; ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri; pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan; pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor; akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata; pengembangan kemampuan teknologi, industri energi, dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; terciptanya lapangan kerja; dan terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

    Sumber energi dan/atau sumber daya energi ditujukan untuk modal pembangunan guna
    sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi
    pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan
    tenaga kerja.

    Sasaran penyediaan dan pemanfaatan Energi Primer dan Energi Final meliputi terpenuhinya penyediaan Energi Primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE (million tonnes of oil equivalent) dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE; tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE (tonnes of oil equivalent) dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE; terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW (giga watt) dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW; dan tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh (kilowatt hours) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh.

    Untuk pemenuhan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi itu diperlukan pencapaian
    sasaran kebijakan energi nasional, yaitu terwujudnya paradigma bare bahwa Sumber Energi merupakan modal pembangunan nasional; tercapainya Elastisitas Energi lebih kecil dari satu pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi; tercapainya penurunan Intensitas Energi final sebesar satu persen per tahun sampai dengan tahun 2025; tercapainya Rasio Elektrifikasi sebesar 85 persen pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100 persen pada tahun 2020; tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85 persen; dan tercapainya bauran Energi Primer yang optimal. Di antaranya, pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi; pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%; pada tahun 2025 peran batubara minimal 30%, dan pada tahun 2050 minimal 25%; dan pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% dan pada tahun 2050 minimal 24%.

    Untuk info lebih lanjut silahkan ke www.den.go.id. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.