Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tjahjo Kumolo Beberkan Skema Agar Kepala Daerah Tak Korupsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur, Isran Noor - Hadi Mulyadi, serta Gubernur dan Wagub Sumatera Selatan, Herman Deru - Mawardi Yahya, berpose sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur, Isran Noor - Hadi Mulyadi, serta Gubernur dan Wagub Sumatera Selatan, Herman Deru - Mawardi Yahya, berpose sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tren penangkapan pejabat pemerintah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama empat tahun terakhir terus meningkat. Pihaknya menyiapkan aturan baru untuk mencegah hal tersebut.

Baca juga: Mendagri Akan Tunjuk Sekda Jadi Plt Bupati Cirebon

Tjahjo mengatakan aturan itu berkaitan dengan penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pemerintah akan membuat peraturan tentang pertanggungjawaban berjenjang. "Ini sudah dibahas, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP)," katanya di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Dengan skema tersebut, inspektorat di daerah tak hanya mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepala daerah. Tjahjo mengatakan, mereka yang berada di kabupaten dan kota akan bertanggung jawab kepada gubernur. Sementara pemimpin provinsi nanti akan melapor kepada Irjen Kemendagri.

Kemendagri juga mengeluarkan sejumlah perintah untuk mencegah korupsi. Dalam hal perencanaan anggaran, Tjahjo Kumolo mengizinkan kepala daerah membuat peraturan khusus jika mengalami kendala dengan DPRD.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau tidak ada kompromi pembahasan anggaran antara kepala daerah dan DPRD, tinggalkan DPRD-nya," kata Tjahjo. "Bisa dengan mengeluarkan peraturan kepala daerah agar tidak seperti di Malang dan Jambi, habis semua."

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Tjahjo mengatakan Kemendagri telah meningkatkan kapabilitas APIP. Per tahun 2018, APIP kementerian tersebut telah mencapai level 2 (infrastruktur). Targetnya tahun depan level tersebut bisa meningkat hingga level 3.

Baca juga: Jelaskan 4 Tahun Jokowi, Tjahjo: Sabang Sampai Merauke Nyambung

Kemendagri juga membangun kanal Whistleblowing System (WBS) di situs enam unit kerja Eselon I Kemendagri. Selain itu, menetapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di 14 unit kerja pada 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari (kanan), seusai menandatangani Surat Edaran Bersama penguatan APIP dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.


Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Mendagri mengatakan pihaknya akan mengaktifkan aparat pengawas internal pemerintah untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024.


Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah sebanyak Rp 999 miliar untuk Pilkada 2024.


Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian menemukan ada beberapa daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada Serentak.


Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

Netralitas ASN menjelang hingga selama proses pemilu telah diatur dalam berbagai regulasi.


Sebelum Hasyim Asy'ari Dipecat Sempat Akomodasi Putusan MA dalam PKPU Pilkada 2024, Siapa Diuntungkan?

3 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Sebelum Hasyim Asy'ari Dipecat Sempat Akomodasi Putusan MA dalam PKPU Pilkada 2024, Siapa Diuntungkan?

Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelum dipecat sempat sahkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 akomodir putusan MA soal batas usia kepala daerah Pilkada 2024.


Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

Sejak zaman reformasi, Indonesia belum pernah menyelenggarakan Pilkada serentak dengan model bersamaan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.


Minim Kepala Daerah Tanda Tangan Penanganan TBC-Polio

3 hari lalu

Ilustrasi kuman tuberculosis atau TBC (pixabay.com)
Minim Kepala Daerah Tanda Tangan Penanganan TBC-Polio

Baru 47 dari total 514 kepala daerah yang menandatangani SK Penanganan TBC dan Polio. Kenapa angkanya masih rendah?


Mahfud Md Singgung soal Moralitas dan Politik Uang di Kuliah Umum Calon Kepala Daerah PDIP

10 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md Singgung soal Moralitas dan Politik Uang di Kuliah Umum Calon Kepala Daerah PDIP

Mahfud MD memberikan kuliah umum dalam pelatihan calon kepala daerah PDIP.


Menjelang Pilkada 2024, Ini Daftar 28 Pj Gubernur di Indonesia

11 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 3 Penjabat gubernur yakni Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatra Utara, Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan dan Hassanudin sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Senin, 24 Juni 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta. Doc. Istimewa/ Humas Kemendagri
Menjelang Pilkada 2024, Ini Daftar 28 Pj Gubernur di Indonesia

Berikut daftar Pj Gubernur di 28 provinsi menjelang Pilkada 2024.