Tjahjo Kumolo Beberkan Skema Agar Kepala Daerah Tak Korupsi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur, Isran Noor - Hadi Mulyadi, serta Gubernur dan Wagub Sumatera Selatan, Herman Deru - Mawardi Yahya, berpose sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur, Isran Noor - Hadi Mulyadi, serta Gubernur dan Wagub Sumatera Selatan, Herman Deru - Mawardi Yahya, berpose sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tren penangkapan pejabat pemerintah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama empat tahun terakhir terus meningkat. Pihaknya menyiapkan aturan baru untuk mencegah hal tersebut.

    Baca juga: Mendagri Akan Tunjuk Sekda Jadi Plt Bupati Cirebon

    Tjahjo mengatakan aturan itu berkaitan dengan penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pemerintah akan membuat peraturan tentang pertanggungjawaban berjenjang. "Ini sudah dibahas, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP)," katanya di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

    Dengan skema tersebut, inspektorat di daerah tak hanya mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepala daerah. Tjahjo mengatakan, mereka yang berada di kabupaten dan kota akan bertanggung jawab kepada gubernur. Sementara pemimpin provinsi nanti akan melapor kepada Irjen Kemendagri.

    Kemendagri juga mengeluarkan sejumlah perintah untuk mencegah korupsi. Dalam hal perencanaan anggaran, Tjahjo Kumolo mengizinkan kepala daerah membuat peraturan khusus jika mengalami kendala dengan DPRD.

    "Kalau tidak ada kompromi pembahasan anggaran antara kepala daerah dan DPRD, tinggalkan DPRD-nya," kata Tjahjo. "Bisa dengan mengeluarkan peraturan kepala daerah agar tidak seperti di Malang dan Jambi, habis semua."

    Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Tjahjo mengatakan Kemendagri telah meningkatkan kapabilitas APIP. Per tahun 2018, APIP kementerian tersebut telah mencapai level 2 (infrastruktur). Targetnya tahun depan level tersebut bisa meningkat hingga level 3.

    Baca juga: Jelaskan 4 Tahun Jokowi, Tjahjo: Sabang Sampai Merauke Nyambung

    Kemendagri juga membangun kanal Whistleblowing System (WBS) di situs enam unit kerja Eselon I Kemendagri. Selain itu, menetapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di 14 unit kerja pada 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.