TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, pemerintah berhati-hati untuk menerima tawaran bantuan dari Asian Development Bank (ADB) untuk penanganan dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Baca: JK Pastikan Ibu Kota Sulawesi Tengah Tetap di Palu
JK mengatakan sikap tersebut diperlukan lantaran bantuan yang diberikan berupa pinjaman. Bank tersebut menawarkan bantuan berupa pinjaman jangka panjang selama 30 tahun sebesar US$ 1 miliar.
"Lebih menarik sebenarnya dibanding dengan apabila kita memakai dana APBN yang ada. Tapi kita tidak boleh berlebihan," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.
JK mengatakan kebutuhan pemerintah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di Palu dan Donggala tak sebesar jumlah yang ditawarkan ADB. Dia tak mau menyebut angka perkiraan pemerintah. Menurut dia, dana yang dibutuhkan masih dihitung.
Baca: World Bank Janji US$5 Juta untuk Infrastruktur Korban Gempa Palu
JK menuturkan pemerintah sendiri telah menerima sejumlah bantuan dana melalui hibah. Namun jumlahnya tak mencukupi untuk rehabilitasi. "Contohnya, World Bank kasih US$ 5 juta. ADB kasih US$ 3 juta. Tapi tidak mencukupi untuk rekonstruksi," katanya.
Presiden Bank Pembangunan Asia Nakao sebelumnya menyampaikan bantuan anggaran darurat untuk bencana dengan total US$ 1 miliar kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman terdiri atas anggaran darurat US$ 500 juta dan tambahan pinjaman rekonstruksi infrastruktur senilai US$ 500 juta. Bantuan ini di luar program pinjaman reguler bank rata-rata US$ 2 miliar per tahun. Bank multilateral ini juga akan memberi bantuan teknis dan pendampingan strategi perencanaan pemulihan serta rekonstruksi.
