JK Pastikan Ibu Kota Sulawesi Tengah Tetap di Palu

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memberikan sambutan dalam Upacara Penutupan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Ahad, 2 September 2018. ANTARA/INASGOC/Puspa Perwitasari

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memberikan sambutan dalam Upacara Penutupan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Ahad, 2 September 2018. ANTARA/INASGOC/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Palu tak akan ditinggalkan setelah hancur diguncang gempa. Dia memastikan tak akan ada pemindahan penduduk. Selain itu, kata dia, ibu kota Sulawesi Tengah juga tetap di Palu.

    Baca: BMKG Bikin Zona Rentan Bencana Gempa di Palu, Simak Kajiannya

    JK mengatakan, tak semua wilayah di Palu berbahaya. Beberapa wilayah masih bisa ditinggali. "Yang kami lakukan sekarang menghindari zona merah. Artinya tidak boleh dibangun di situ," katanya di kantornya, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

    Menurut JK, apabila ibu kota dipindah ke tempat lain, potensi gempa di wilayah Sulawesi Tengah tetap ada. Sebab, dia menambahkan, provinsi itu berada di garis api.

    Selain pertimbangan itu, JK menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota juga membutuhkan banyak biaya. "Jangan hanya melihat pemindahan kantor. Pemindahan pegawainya, bagaimana rumahnya," tuturnya.

    Baca: Pemprov Sulteng Akan Bangun 1.200 Huntara untuk Korban Gempa Palu

    Jika ada tiga ribu pegawai, pemeritah harus membangun rumah dengan jumlah yang sama di tempat baru. "Bagaimana caranya, semua instansi, semua kapolda harus pindah saya kira agak berlebihan," katanya.

    Menurut JK, solusi yang paling tepat untuk mengantasipasi ancaman gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah adalah mendirikan bangunan tahan gempa. Bangunan tersebut murah sehingga tak membutuhkan banyak biaya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.