Jokowi: Jangan Terpengaruh Politikus

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dalam acara Munas Permabudhi, Jokowi mengingatkan untuk menjaga persatuan.

    Dalam acara Munas Permabudhi, Jokowi mengingatkan untuk menjaga persatuan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti masyarakat agar tidak terpengaruh oleh politikus. Para politikus, kata dia, kerap menggiring publik untuk mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansial.

    Baca juga: Jokowi: Jangan Terpecah Belah karena Pilkada

    "Pintarnya politikus di situ, pengaruhi orang. Dan jangan terpengaruh," katanya saat membuka acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Nasional untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum (GLF) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

    Jokowi mencontohkan salah satu hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan adalah saat penggunaan pemeran pengganti dalam video aksi ekstremnya dengan motor besar di upacara pembukaan Asian Games 2018. Padahal yang lebih layak untuk diperbincangkan adalah perjuangan para atlet yang bertanding demi mengharumkan Indonesia.

    "Kita sering meramaikan hal tak substansial, yang enggak perlu diramaikan, diramaikan. Sudah cukup," ujarnya.

    Padahal, kata Jokowi, Indonesia akan mempunyai kekuatan besar andai semua pihak mau bersatu. Ia berharap agar pemilihan presiden tahun depan tidak merusak kerukunan di tengah masyarakat.

    "Kita harus bisa jaga persatuan dan kerukunan kita, jangan sampai kita ini sering karena pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, setiap lima tahun jadi tidak rukun, merasa tidak sebagai saudara sebangsa setanah air," ucap Jokowi.

    Baca juga: Jokowi Singgung Konflik Afganistan Saat Bicara Pilkada 2018

    Pesan ini selalu diungkap Jokowi saat berbicara di berbagai forum. Terakhir Jokowi juga mengingatkan hal yang sama saat membuka musyawarah nasional pertama Persatuan Umat Buddha Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

    "Jangan sampai karena pesta demokrasi setiap 5 tahun, entah itu pilihan bupati, walikota, gubernur atau bahkan presiden, kita menjadi retak dan merasa sebagai tidak saudara lagi. Ini kekeliruan yang sering terjadi," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.