TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Helmy Faishal Zaini, menolak adanya politisasi agama dalam pemilihan presiden 2019. Pernyataan itu ia lontarkan menanggapi pakta integritas hasil persamuhan ulama bertajuk ijtima ulama 2 yang digelar Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) di Jakarta, Ahad, 16 September 2018.
Baca: PBNU Bersyukur Maruf Amin Dipilih Jadi Cawapres Jokowi
Pakta integritas tersebut menyepakati dukungan para ulama penggerak demonstrasi 212 untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Selain itu, mereka mewajibkan para ulama menyiarkan dukungan ini kepada seluruh umat Islam.
“Kami menolak politisasi agama. Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” kata dia kepada Tempo, Senin, 17 September 2018.
Helmy menuturkan ijtima ulama 2 berpotensi menimbulkan pertentangan politik atas nama Islam. Menurut dia, dalam kehidupan beragama, hal-hal yang menyangkut kepentingan politik harus dihindari.
Ia pun menyayangkan adanya upaya kelompok tertentu untuk menjadikan mimbar dakwah sebagai sarana kampanye pemenangan salah satu pasangan calon. “Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” ucapnya.
Baca: Kata Sekjen PBNU Soal Dakwah Gus Miftah di Klub Malam
Persoalan pilpres, kata Helmy, seharusnya cukup dilakukan dengan melihat para calon pemimpin adu gagasan dan program. Bukan dengan menjadikan agama sebagai media pemenangan.
Wacana untuk mengusung kampanye pada panggung ceramah sempat dilontarkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam telekonferensinya saat ijtima ulama 2 digelar. Ia memberi arahan para ulama seharusnya menggunakan mimbar dakwah sebagai sarana pemenangan bakal calon yang mereka usung. Rizieq juga meminta para laskar digital memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye.
