JK Kaget Gerak Jalan #2019GantiPresiden di Solo Berlangsung Damai

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq

    Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK terkejut tidak timbul konflik saat kegiatan Jalan Sehat Umat Islam digelar di Solo Ahad kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk aksi  #2019GantiPresiden yang berubah format setelah dilarang pemerintah.

    "Ternyata tidak ada konflik di Solo itu, walaupun banyak ya (massanya). Kami surprise juga begitu besar di Solo tapi tidak ada apa-apa," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin, 10 September 2018.

    Baca: Jalan Sehat di Solo Nyaris Tanpa Atribut #2019GantiPresiden

    Menurut JK kondisi damai tersebut karena perbedaan tujuan kegiatan. Dia menilai aksi gerak jalan berbeda dengan aksi #2019GantiPresiden. "Sekiranya dia bawa ganti presiden mungkin terjadi konflik malah," katanya.

    Sebelumnya aksi #2019GantiPresiden dilarang di sejumlah daerah. Pemerintah berdalih larangan ini untuk menghindari konflik di masyarakat. Menurut JK kebijakan melarang aksi #2019GantiPresiden bukan untuk melarang masyarakat berpendapat.

    Simak: Neno Warisman dan Ahmad Dhani Batal Ikuti Jalan Sehat di Solo

    JK juga memastikan larangan pemerintah bukan karena ingin memastikan kemenangan calon presiden inkumben Joko Widodo di pemiihan presiden. Menurut dia setiap pemilu pasti ada kubu yang saling berseberangan. "Itu biasa di mana-mana," ujarnya.

    Soal ancaman terhadap elektabilitas Jokowi, JK belum dapat apakah aksi  #2019GantiPresiden akan berpengaruh. Pasalnya kubu Jokowi juga terus memiliki relawan yang berkampanye seperti relawan yang menggerakkan #2019GantiPresiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.