Neno Warisman dan Ahmad Dhani Batal Ikuti Jalan Sehat di Solo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Usai mengalami penolakan masa anti #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani akan tetap lakukan demokrasi di Jawa Timur. TEMPO/Ade Jovano

    Usai mengalami penolakan masa anti #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani akan tetap lakukan demokrasi di Jawa Timur. TEMPO/Ade Jovano

    TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh penggerak #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Ahmad Dhani batal menghadiri acara jalan sehat yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 9 September 2018. Meski demikian, acara itu tetap berlangsung dan nyaris steril dari atribut tagar yang kontroversial itu.

    Baca: Jalan Sehat di Solo Nyaris Tanpa Atribut #2019GantiPresiden

    Padahal, dalam publikasi yang disebarkan oleh penyelenggara sejak beberapa pekan lalu, dua tokoh itu disebut-sebut akan mengikuti jalan sehat itu. Hingga acara berakhir, Neno Warisman dan Ahmad Dhani tidak tampak diantara beberapa tokoh yang orasi seusai acara jalan sehat.

    Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta Mu'inudinillah mengatakan sejak awal panitia telah mengundang mereka. "Mereka sebenarnya sudah menyatakan bakal hadir," katanya. Namun, perkembangan situasi akhirnya membuat panitia memilih tidak menghadirkan dua tokoh tersebut.

    Baca: Pengamat Sarankan #2019GantiPresiden Memperjelas Visi dan Misi

    "Kami memilih mengedepankan faktor keamanan," katanya. Sebagai catatan, sempat muncul penolakan dari beberapa kalangan terhadap penyelenggaraan acara itu. Polisi juga sempat tidak mengeluarkan izin kegiatan.

    Polisi lantas memberikan izin setelah panitia memindah lokasi penyelenggaraan dan menyatakan bahwa acara itu steril dari agenda politik. Menurut pantauan Tempo, dari ribuan orang yang mengikuti jalan sehat, hanya segelintir peserta yang tetap mengenakan atribut #2019GantiPresiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.