Terjaring OTT, Hakim Adhoc Tipikor PN Medan: Belum Tahu Apa-apa

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Merry Purba, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri atau PN Medan, tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pukul 08.40 WIB. Merry merupakan salah satu hakim yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Selasa 28 Agustus 2018. Ia datang mengenakan kemeja putih, blazer dan rok berwarna hitam, Merry mengaku tak tahu perihal penangkapannya.

Baca juga: KPK: OTT di Medan Terkait Penanganan Kasus Korupsi

"Saya belum tahu apa-apa," kata Merry, Rabu, 29 Agustus 2018. Ia langsung bergegas masuk ke dalam gedung.

KPK mencokok 8 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan di PN Medan pada Selasa 28 Agustus 2018. Mereka yang ditangkap antara lain Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim Meraoke Sinaga, hakim Adhoc Tipikor Merry Purba dan dua panitera Elpandi dan Oloan Sirait.

Sebelumnya Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penangkapan itu diduga terkait transaksi yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Medan. Dalam OTT itu, penyidik KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura. "Sejauh ini, baru ini informasi yang dapat kami sampaikan," ujar dia.

Baca juga: OTT KPK di Medan, Hakim dan Panitera Ditangkap

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan OTT yang dilakukan di PN Medan terkait tindak pidana korupsi yang tengah diadili. Namun, Basaria belum merinci kasus korupsi tersebut. "Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan," ucap Basaria Panjaitan saat dihubungi.






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

4 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.