Ormas Tolak #2019GantiPresiden yang Dihadiri Neno Warisman

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang menjual stiker 2019 Ganti Presiden di tengah-tengah massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang menggelar aksi 67 di depan gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    Pedagang menjual stiker 2019 Ganti Presiden di tengah-tengah massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang menggelar aksi 67 di depan gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Surabaya menolak kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden. Rencananya, acara deklarasi ini bakal digelar di Tugu Pahlawan, Jalan Tembaan, Surabaya Ahad siang, 26 Agustus 2018.

    Baca: Di KPU, Masa Prabowo - Sandiaga Putar Lagu #2019GantiPresiden

    “Kami meminta jangan ada kampanye yang bernada provokasi, kami ingin Jawa Timur damai,” kata Sekretaris Baladika Karya Sidoarjo Ahmad Shodiq, Sabtu malam, 25 Agustus 2018. Baladika Karya termasuk anggota Elemen Koalisi Bela NKRI. Rencananya Baladika dan ormas lainnya bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi sebelum konvoi menuju Tugu Pahlawan untuk menghadang deklarasi itu.

    Ahmad Shodiq mengatakan penolakan deklarasi #2019GantiPresiden tidak ada hubungannya dengan kubu Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Shodiq, masyarakat hanya meminta agar tidak ada kampanye bernada memancing keributan. “Ini bukan masalah pro-Jokowi atau bukan, ini keinginan masyarakat agar Jawa Timur tidak gaduh,” ujarnya.

    Deklarasi Ganti Presiden 2019 menurut jadwal bakal dihadiri Neno Warisman, Mardani Ali Sera dan Ahmad Dhani. Mereka juga mengklaim didukung puluhan ormas dengan target massa 10 ribu. Penanggung jawab kegiatan Deklarasi Ganti Presiden 2019, Milla Mahmudah, telah mengajukan izin ke Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

    Simak: Survei RTK: Pemilih 17-40 Tahun Cenderung Setuju Ganti Presiden

    Namun Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan polisi belum mengeluarkan surat izin #2019GantiPresiden. Polisi khawatir terjadi gesekan antara yang pro dan kontra di lapisan bawah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.