Golkar: Tak Ada Uang Eni Saragih dan Idrus Marham untuk Munaslub

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 12 orang dan menyita Rp 500 juta. Uang itu diduga terkait dengan tugas Komisi VII. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya aliran duit suap proyek PLTU Riau-1 dari mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Saragih untuk biaya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya pada Desember 2017. "Saya menjamin sama sekali tidak ada satu peser pun dana yang berasal dari Eni Saragih baik dalam kapasitasnya sebagai bendahara panitia maupun sebagai pribadi," kata Nurdin melalui telepon kepada Tempo, Senin, 27 Agustus 2018.

Nurdin adalah ketua panitia penyelenggara Munaslub itu. Sedangkan Eni bendahara.

Baca: 
Pengacara Eni Saragih: Ada Duit Suap untuk ...
Pengacara Eni Saragih: Tidak Ada Suap ke Idrus Marham, Tapi KPK ...

 

Dugaan adanya aliran dana suap PLTU Riau-1 untuk Munaslub Golkar ini sebelumnya diungkapkan pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution. Fadli mengatakan Eni menerima duit Rp2 miliar dari Johannes B. Kotjo, mantan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, anggota konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1.

Eni dan Kotjo menjadi tersangka kasus korupsi ini. KPK mencokok Eni di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Jumat pekan lalu, 24 Agustus 2018, Idrus Marham mundur sebagai menteri, beberapa jam sebelum KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Baca: KPK Periksa Suami Eni Saragih untuk ... 

Fadli mengatakan kliennya tak mungkin berperan sendirian. Sebagai petugas partai, kata dia, Eni tentu melaporkan pekerjaannya kepada Setya Novanto yang ketika itu menjabat ketua umum dan Idrus sebagai sekretaris jenderal.

Saat Setya lengser dari jabatan ketua umum dan ketua DPR, Idrus menjadi pelaksana tugas. Munaslub Golkar yang digelar Desember lalu mengakhiri peran Idrus sebagai pelaksana tugas.

Baca: KPK Benarkan Eni Saragih Ditangkap di Rumah Dinas Idrus Marham

Tak hanya membantah aliran duit dari Eni, Nurdin juga mengklaim tak ada sumbangan dari Idrus Marham. "Tidak ada juga, ndak ada," kata dia. Peran Idrus, kata Nurdin, hanya sampai pembentukan kepanitiaan munaslub.

Nurdin juga menuturkan ia menerima laporan pertanggungjawaban munaslub. Dari laporan itu, dia memastikan tidak ada duit dari Eni Saragih dan Idrus Marham. "Jadi tidak benar kata pengacara itu, tanpa data, tanpa bukti,” kata Nurdin. Menurut dia, Golkar tertib untuk soal laporan. “Tidak ada dari Eni."

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA






Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

11 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

11 jam lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

12 jam lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

15 jam lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

2 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

6 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

6 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

6 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

8 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

12 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.