Yaqut: Ansor dan Banser Tak Terlibat Penolakan #2019GantiPresiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) memeriksa Barisan Banser NU dalam Apel Kebangsaan dan Kemah Kemanusiaan di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, 18 April 2017. Belum ada informasi soal ikut-tidaknya pasukan Banser membantu pengamanan Pilkada DKI. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) memeriksa Barisan Banser NU dalam Apel Kebangsaan dan Kemah Kemanusiaan di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, 18 April 2017. Belum ada informasi soal ikut-tidaknya pasukan Banser membantu pengamanan Pilkada DKI. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan organisasi yang dipimpinnya dan Banser secara institusi tidak terlibat dalam penolakan deklarasi #2019GantiPresiden yang dideklarasikan di beberapa tempat hari ini.

    Baca juga: Aktivis Bakal Kerahkan Emak-emak untuk Dukung Neno Warisman

    Yaqut menegaskan, GP Ansor dan Banser baru akan terlibat secara institusional setelah menilai gerakan tersebut menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara.

    "Sementara ini, kami masih melihat ini hanya gerakan politik saja dari orang-orang yang frustrasi, bingung, nggak tahu akan menggunakan narasi apa melawan petahana," kata Yaqut melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad 26 Agustus 2018.

    Hari ini, gerakan #2019GantiPresiden dideklarasikan di beberapa tempat seperti Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Namun, gesekan antara kubu pendukung dengan penolak gerakan tersebut cukup kuat.

    Baca juga: Ketua MPR: Melarang #2019GantiPresiden Tidak Sesuai Demokrasi

    Di Surabaya, misalnya, ratusan massa mengepung Hotel Majapahit Jalan Tunjungan, meminta Ahmad Dhani yang sebelumnya akan hadir dalam deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya untuk mengurungkan niatnya.

    Massa yang mengepung Ahmad Dhani itu terdiri dari Banser dan Pemuda Pancasila.

    Terkait dengan kadernya yang diduga terlibat dalam penolakan deklarasi, Yaqut tak menampik pihaknya membebaskan pilihan para kader tersebut. Menurut Yaqut, kader Banser dan Ansor pasti mengetahui mana yang baik dan tidak bagi bangsa ini.

    "Mereka memiliki pertimbangan yang matang untuk terlibat atau tidak," kata Yaqut.

    Baca juga: Kata Mardani Ali Sera Soal Penolakan Gerakan #2019GantiPresiden

    Namun, Yaqut juga mengatakan pihaknya tetap akan memeriksa kader Banser yang diduga turun dalam penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada Ahad, 26 Agustus 2018. Ia akan memeriksa apakah benar mereka anggota Banser atau bukan, dan apakah mereka kader yang masih aktif atau hanya aktif pada momen-momen tertentu saja.

    "Atau Banser yang melakukan insubordinasi? Nah ini nanti akan kami kategorisasikan untuk mengambil tindakan yang diperlukan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.