Soal #2019GantiPresiden, GP Ansor: Sabar, Ada Waktunya Kampanye

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. yaqut-cholil.com

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. yaqut-cholil.com

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta pihak-pihak yang ingin mendeklarasikan #2019GantiPresiden untuk mengikuti aturan kampanye. "Kan ada waktunya untuk berkampanye nanti, sabar dikitlah," kata Yaqut melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 26 Agustus 2018.

    Yaqut menuturkan hendaknya dalam berkampanye rakyat dibiarkan menjadi juri yang paling adil. Pendukung salah satu calon, kata Yaqut, tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat seolah-olah menjadi korban dari sistem dan kekuasaan (playing victim).

    Baca: Kata Yaqut Cholil Qoumas, #2019GantiPresiden Gerakan Banci

    "Rakyat yang sudah cerdas ini jangan dibodohkan lagi dengan gerakan-gerakan yang nggak ada untungnya bagi bangsa dan negara," ujarnya.

    Hari ini, gerakan #2019GantiPresiden dideklarasikan di beberapa tempat seperti Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Namun, gesekan antara kubu pendukung dengan penolak gerakan tersebut cukup kuat. Di Surabaya, misalnya, ratusan massa mengepung Hotel Majapahit Jalan Tunjungan, meminta Ahmad Dhani yang sebelumnya akan hadir dalam deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya untuk mengurungkan niatnya.

    Simak: Massa #2019GantiPresiden Nyaris Bentrok dengan Pro Pemerintah

    Setali tiga uang di Pekanbaru, sejumlah massa melakukan aksi penghadangan menolak kedatangan Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu sore hingga malam, 25 Agustus 2018. Alasannya, Neno diduga akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Minggu, 26 Agustus 2018.

    Neno Warisman akhirnya dipulangkan ke Jakarta setelah aksi penolakan tersebut. Menurut kepolisian setempat, pemulangan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi tetap kondusif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.