Polemik Rotasi Pejabat Internal, Pimpinan KPK Terbitkan Aturan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, memimpin upacara pelantikan pengambilan sumpah jabatan Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan KPK, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, memimpin upacara pelantikan pengambilan sumpah jabatan Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan KPK, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan tentang tata cara mutasi di lingkungan KPK. Hal ini berkaitan dengan polemik rotasi dan mutasi pejabat internal lembaga antirasuah tersebut.

    "Sejak 20 Agustus telah diterbitkan Keputusan Pimpinan tentang tata cara mutasi di lingkungan KPK," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi Tempo Jumat, 24 Agustus 2018.

    Baca: Pimpinan KPK Lantik 15 Pejabat Hasil Rotasi Hari Ini

    Febri menyebutkan aturan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pimpinan KPK untuk melantik 15 pejabat internal KPK. Sebelumnya, proses rotasi dan mutasi tersebut menuai kritik, baik dari dalam atau luar KPK, seperti Wadah Pegawai KPK serta koalisi masyarakat sipil antikorupsi.

    Wadah Pegawai KPK meminta pimpinan membuat aturan yang jelas sebelum melakukan rotasi. Mereka juga menuntut diadakan penilaian dan uji kompetensi terhadap pejabat yang dipindah.

    Baca: Eks Penasihat KPK: Batalkan Pelantikan Pejabat KPK Hasil Rotasi

    Febri sebelumnya mengatakan, Surat Keputusan tersebut juga merupakan hasil tindak lanjut dari sejumlah kritikan dan masukan kepada pimpinan KPK terkait rotasi dan mutasi tersebut. "Tentu Keputusan Pimpinan tersebut disusun berdasarkan masukan," kata dia.

    Selain itu, kata Febri, pimpinan KPK telah mempertimbangkan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rotasi dan mutasi tersebut. Menurut dia, sebagian besar pegawai yang dirotasi sudah menjabat lebih dari tiga tahun. "Sehingga perlu dipikirkan tentang penugasan yang tepat, rotasi, ataupun hal lain yang berkaitan dengan pengembangan kepegawaian KPK," ujarnya.

    Pimpinan KPK diagendakan akan melantik 15 pejabat tersebut siang ini.


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.