Kemendagri Keluarkan Edaran untuk Bantu Korban Gempa Lombok

RS Lapang (Darurat) Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dibangun dari tenda peleton setelah gempa 5 Agustus 2018 merusak bangunan RS Tanjung [Dok: Dokter Agus Supriyadi]

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj tanggal 20 Agustus 2018 kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia akan memberikan kesempatan dan memfasilitasi daerah yang hendak memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Status Bencana Nasional untuk Gempa Lombok Tak Relevan

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan langkah Kemendagri untuk memfasilitasi provinsi-provinsi di Indonesia untuk memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok, NTB ini merupakan sikap responsif dan proaktif dari Kemendagri yang didasarkan atas dua hal.

"Pertama adalah adanya permintaan dari Gubernur NTB melalui surat tanggal 6 Agustus 2018 yang memohon bantuan baik kepada pemerintah pusat maupun seluruh Gubernur 34 provinsi. Kedua, adanya animo yang sangat besar dari pemerintah daerah selain NTB sebagai upaya solidaritas membantu korban gempa Lombok dengan memberikan bantuan melalui pembebanan pada APBD masing-masing," kata Hadi di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa 21 Agustus 2018.

Kemendagri, kata Hadi, sesuai dengan amanat pasal 374 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan khususnya pada bidang pengelolaan keuangan daerah. "Sesuai dengan kewenangan tugas pokok fungsi dan sikap yang inovatif memberikan ruang untuk daerah (agar) bisa memberikan bantuan dalam bentuk keuangan kepada pemerintah provinsi NTB," ujarnya.

Baca juga: JK Akan Pimpin Rapat di Lokasi Gempa Lombok Hari Ini

Hadi juga mengatakan pemberian kesempatan dan fasilitasi bantuan dari provinsi lain untuk korban gempa Lombok, NTB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah. "(Tidak bertentangan) baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maupun Permendagri 13 karena daerah pada hakikatnya bisa memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain," kata dia.

Selain itu, Hadi meminta agar semua pihak mencermati langkah Kemendagri sebagai langkah yang positif. "Ini kan membantu keluarga kita dalam satu wilayah NKRI yang sedang kena musibah," ujar dia.






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

17 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

19 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

22 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

23 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.


Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

23 hari lalu

Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan