Lima Pejabat Kementerian Ini Paling Malas Lapor Kekayaan ke KPK

Aksi pemanjat profesional memasang spanduk raksasa bertuliskan Berani Lapor Hebat di gedung KPK Lama, Jakarta, 26 Maret 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada lima kementerian di kabinet kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pejabatnya malas melaporkan harta kekayaan mereka. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sudah mengimbau semua kementerian agar pejabatnya membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN). Namun, menurut dia masih banyak pejabat kementerian yang belum membuat LHKPN dengan alasan ribet.

Baca: Lima Kementerian yang Pejabatnya Paling Rajin Lapor LHKPN

"Tapi yang protes itu biasanya oknum yang memang enggak mau membuat laporan, jadi sekalian aja dia protes," kata dia di Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Berikut lima kementerian di era Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang persentase pelaporan LHKPN pejabatnya masih rendah.

1. Kementerian Ketenagakerjaan

Persentase LHKPN yang dibuat pejabat di kementerian yang saat ini digawangi oleh Hanif Dhakiri ini hanya 11,88 persen. Dari 160 pejabat kementerian yang tergolong wajib lapor, hanya 19 pejabat yang melakukannya.

2. Kementerian Pertahanan

Dari 81 pejabat yang tergolong wajib lapor, hanya 9 orang yang sudah melaporkan hartanya. Kementerian yang dipimpin Ryamizard Ryacudu ini punya persentase pelaporan 11,11 persen.

3. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dari 235 wajib lapor, ada 212 pejabat Kemenpora yang belum membuat LHKPN. Persentase pelaporan di kementerian yang dipimpin oleh Imam Nahrawi ini hanya 9,79 persen.

4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jumlah pelaporan di kementerian yang saat ini digawangi oleh Eko Putro Sandjojo ini hanya 9,71 persen.

5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dari 54 pejabat yang seharusnya melaporkan jumlah harta miliknya, hanya satu orang yang melapor ke KPK. Hasilnya, persentase di pelaporan LHKPN di kementerian yang saat ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ini hanya 1,85 persen. Angka ini menjadikan Kementerian Koperasi yang paling rendah dibandingkan kementerian lain.

Simak: KPK Sebut Kepatuhan Pelaporan LHKPN Nasional Capai 52 Persen

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berharap semakin banyak pejabat kementerian yang melapor LHKPN. Dia mengatakan peran menteri sebagai pimpinan amat penting untuk memberi contoh dan mendorong bawahannya juga membuat LHKPN. "Untuk pemimpin yang enggak mau kasih contoh sudah lah berhenti saja," kata dia.






Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

18 menit lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

52 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

4 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

17 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

17 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.