5 Kementerian yang Pejabatnya Paling Rajin Lapor LHKPN

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Aksi pemanjat profesional memasang spanduk raksasa bertuliskan Berani Lapor Hebat di gedung KPK Lama, Jakarta, 26 Maret 2018. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan sudah mengimbau ke hampir semua kementerian agar pejabatnya membikin laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Namun, menurut dia, masih banyak pejabat kementerian yang belum membuat LHKPN dengan alasan ribet.

Baca juga: Pendapat Partai Soal Usulan Caleg Wajib Lampirkan LHKPN

"Tapi yang protes itu biasanya oknum yang memang enggak mau membuat laporan, jadi sekalian aja dia protes," kata Pahala di Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.

Meski begitu, sebenarnya ada sejumlah kementerian yang relatif rajin membuat LHKPN. Menurut data KPK, ada lima kementerian dengan tingkat pelaporan harta kekayaan tertinggi.

Di peringkat pertama ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Seratus persen pejabat di kementerian yang dipimpin Bambang Brodjonegoro itu telah membuat LHKPN.

Kedua ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Kementerian yang membidangi soal listrik sampai batu bara ini punya tingkat kepatuhan LHKPN sebesar 99,74 persen.

Kementerian Sekretariat Negara berada di posisi ketiga dengan 98,13 persen. Lalu Kementerian Keuangan di posisi keempat dengan 94,41 persen diikuti Kementerian Pertanian dengan 92,77 persen.

Baca juga: KPK: LHKPN sebagai Transparansi dan Kontrol Calon Kepala Daerah

Adapun Direktur Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan secara nasional baru berkisar 52 persen. Cahya mengatakan, dari 320 ribu wajib LHKPN, baru sekitar setengahnya yang melapor.

Pahala berharap ke depan semakin banyak pejabat kementerian yang melapor LHKPN. Dia mengatakan peran menteri sebagai pimpinan amat penting untuk memberi contoh dan mendorong bawahannya juga membuat LHKPN. "Untuk pemimpin yang enggak mau kasih contoh, sudahlah, berhenti saja," katanya.






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

8 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

9 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

10 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

10 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

11 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

11 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

12 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

13 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

13 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

17 jam lalu

Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

KPK menyita sejumlah dokumen perkara dan bukti elektronik dalam kasus Sudrajad Dimyati.