KPK Sebut Kepatuhan Pelaporan LHKPN Nasional Capai 52 Persen

Reporter

Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa saat memberikaan arahan bahaya Korupsi di Kantor gubernur Sulsel di Makassar, 2 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara atau LHKPN secara nasional sampai 3 Agustus 2018 sekitar 52 persen.

Baca: KPK Mulai Buka Pelaporan LHKPN untuk Capres 2019

Cahya mengatakan jumlah wajib LHKPN per 3 Agustus 2018 sekitar 320 ribu orang. "Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan sekitar 165 ribu orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional adalah sekitar 52 persen," kata dia saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.

Adapun rinciannya, kata Cahya, untuk tingkat eksekutif kepatuhannya sebesar 53 persen, yudikatif sebesar 41 persen, MPR sebesar 50 persen, DPR sebesar 12,95 persen, DPD sebesar 47,76 persen, DPRD sebesar 19,81 persen dan BUMN/BUMN sebesar 67 persen. KPK juga mencatat pelaporan LHKPN untuk pemilihan anggota legislatif 2019 untuk DPR sebanyak 40 persen, DPD sebesar 66 persen dan DPRD sebesar 23 persen.

Baca: KPK: Kepatuhan Pejabat Kemenkumham pada LHKPN Rendah

Pihaknya pun mengapresiasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kepatuhan LHKPN-nya hampir mencapai 100 persen. Di tingkat kementerian, pelaporan tertinggi adalah Kementerian Bappenas sebesar 100 persen. Secara berurutan pelaporan tertinggi adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. "Mudah-mudahan ini juga bsa diikuti oleh Kementerian-Kementerian lain," kata Cahya.

Sementara untuk sektor BUMN, KPK mengapresiasi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perkebunan Nusantara Holding, PT Telkom, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait tingkat kepatuhan LHKPN tersebut. "Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan juga memacu BUMN-BUMN lain untuk segara melaporkan," kata Cahya.

Baca: KPK Dukung Syarat Penyerahan LHKPN Calon Anggota Legislatif






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

8 jam lalu

Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

Idham Mase, suami Catherine Wilson merupakan anggota DPRD Sidenreng Rappang tercatat di LHKPN punya kekayaan Rp 1,6 miliar, dengan utang Rp 735 juta.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

9 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

10 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

11 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

12 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

13 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

16 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan