Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Senjata Rampasan Kelompok Bersenjata di Papua Dikembalikan ke TNI

image-gnews
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB mengembalikan tiga pucuk senjata laras panjang secara sukarela. di Jayapura, Papua, Selasa, 7 Agustus 2018. TNI
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB mengembalikan tiga pucuk senjata laras panjang secara sukarela. di Jayapura, Papua, Selasa, 7 Agustus 2018. TNI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan senjata milik TNI yang dirampas oleh kelompok bersenjata di Papua diserahkan kembali. Sebelumnya, perampasan itu dilakukan saat terjadi penyerangan terhadap Tim Survey Program Papua Terang, Senin, 6 Agustus 2018.

Baca: Serangan Kelompok Bersenjata Papua, TNI: Tak Ada Prajurit Tewas

Aidi menuturkan, senjata rampasan tersebut diserahkan oleh Kepala Distrik Wegemuka Deki Gobay dan Kepala Distrik Wegebino Robi Degei pada Selasa, 7 Agustus pukul 02.30 WIT di Guest Hous Enarotali. Kedatangan keduanya disambut Dandim Letkol Jimmy Sitinjak dan Bupati Paniai, Musa Isir.

"Mereka menyerahkan empat pucuk senjata beserta munisi dan perlengkapan lainnya, di antaranya satu buah helm anti peluru," kata Aidi seperti dilansir dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Agustus 2018. Empat pucuk senjata itu terdiri dari tiga laras panjang dan satu laras pendek.

Tiga pucuk senjata laras panjang yang dikembalikan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB secara sukarela di Jayapura, Papua, Selasa, 7 Agustus 2018. TNI

Dalam kesempatan tersebut, Deki Gobay menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi kemarin. "Sebenarnya permasalahan yang terjadi merupakan kesalahan komunikasi antara aparat kemanan dan kami sebagai pemerintah daerah. Karena itu kami mengucapkan permohonan maaf karena yang melakukan kegiatan seperti itu," katanya. Menurut dia, pemerintah daerah hanya menginginkan Program Pembangunan Listrik juga masuk ke distriknya.

Baca: TNI Klarifikasi Tak Ada Prajurit Tewas Akibat Serangan di Papua

Deki juga menyatakan anak-anak yang melakukan penyerangan perlu mendapatkan pembinaan. "Mereka hanya tertipu oleh orang-orang yang berseberangan faham," ujar Deki.

Sebelumnya, kelompok bersenjata menyerang Tim Survey Program Papua Terang. Mereka merampas sejumlah senjata, amunisi, dan perlengkapan lainnya milik TNI yang tergabung dalam tim tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Deki, barang rampasan itu akhirnya diserahkan kembali lantaran ada desakan dari seluruh masyarakat. "Karena sebenarnya rakyat sangat menginginkan kemajuan di daerahnya," katanya.

Simak pula: Polisi Gandeng TNI Kejar Kelompok Bersenjata di Papua

Letkol Inf Jimmy TP Sitinjak mengapresias kepala distrik dan kepala kampung yang sudah membantu pengembalian senjata rampasan tersebut. Dia pun berjanji membantu program yang diinginkan pemerintah daerah bisa terlaksana.

"Kami akan terus berusaha membantu agar program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat bisa masuk menuju distrik-distrik serta kampung kampung yang ada di pelosok Kabupaten Paniai demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paniai," ujarnya.

Terkait dengan adanya peristiwa ini, Aidi menyampaikan harapan dan imbauan kepada seluruh saudara yang masih di hutan agar segera kembali ke pangkuan NKRI. Dia mengajak mereka untuk mengakhiri konflik yang terjadi.

Baca juga: Aktivis Ingatkan Jokowi Soal 3 Kasus Pelanggaran HAM di Papua

"Mari kita bahu membahu membangun Papua ini demi kesejahteraan bersama. Kasihan generasi-generasi penerus kita kalau mereka tumbuh dan berkembang di dalam suasana konflik," ujarnya. Aidi menuturkan, tindakan mengangkat senjata secara ilegal merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dan dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anandira Puspita akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Denpasar pada 6 Mei 2024

11 jam lalu

Anandira Puspita (baju merah muda), istri anggota TNI yang menjadi tersangka usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, dalam jumpa pers di sebuah kafe di Jalan Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Anandira Puspita akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Denpasar pada 6 Mei 2024

Anandira Puspita, akan menjalani sidang praperadilan perdana di Pengadilan Negeri atau PN Denpasar, Senin, 6 Mei 2024.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

14 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Kelompok Yahudi Memprotes Pengiriman Senjata AS ke Israel

1 hari lalu

Petugas kepolisian menahan pengunjuk rasa pro-Palestina di Universitas Texas, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Austin, Texas, AS 24 April 2024. REUTERS/Nuri Vallbona
Kelompok Yahudi Memprotes Pengiriman Senjata AS ke Israel

Ribuan pengunjuk rasa ikut protes yang dimpimpin kelompok-kelompok Yahudi untuk perdamaian di Brooklyn, New York, mendesak AS berhenti kirim senjata ke Israel.


Minta Maaf ke Senior di TNI, Prabowo: Saya Waktu Muda Sering Nakal

1 hari lalu

Minta Maaf ke Senior di TNI, Prabowo: Saya Waktu Muda Sering Nakal

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui bahwa dirinya memang nakal saat masih muda. Pria berumur 72 tahun itu menyampaikan permintaan maaf kepada para senior-seniornya ketika masih aktif di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI (sekarang TNI) dulu.


Kronologi Dua Prajurit TNI Tersambar Petir, Satu Meninggal

1 hari lalu

Ilustrasi hujan petir. sciencedaily.com
Kronologi Dua Prajurit TNI Tersambar Petir, Satu Meninggal

Dua prajurit yang tersambar petir itu tengah melintas di Delta 1 Mabes TNI, Cilangkap.


Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

2 hari lalu

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA/Galih Pradipta
Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.


TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

2 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

3 hari lalu

Peti mati. Ilustrasi
Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan tentara Amerika tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di hutan Karawang.


MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

MK membantah dalil paslon 01 Anies-Muhaimin soal ketidaknetralan TNI yang tercermin dalam kehadiran Mayor Teddy dalam debat capres.