Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Gandeng TNI Kejar Kelompok Bersenjata di Papua

image-gnews
Kapolda Papua Boy Rafli Amar. TEMPO/Rully Kesuma
Kapolda Papua Boy Rafli Amar. TEMPO/Rully Kesuma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan polisi dan TNI sudah berkoordinasi untuk mengejar kelompok bersenjata yang menyerang di sejumlah tempat di Papua. Dia mengklaim telah pula berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

“Saya sudah rapat bersama Bupati Nduga, Gubernur Papua, dan Pangdam Cenderawasih,” ucap Boy melalui pesan pendek, Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Kapolda Papua Jelaskan Serangan ke Kelompok Bersenjata di Nduga

Boy membantah anggapan bahwa polisi dan TNI gagal menangkap anggota kelompok bersenjata yang telah menguasai Kampung Angguru, Nduga, Papua, pada November tahun lalu. Kelompok ini diduga merupakan pelaku sejumlah serangan yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni lalu. “Polisi tak akan menunggu jatuh korban lagi,” kata Boy.

Serangan pertama yang dilakukan kelompok tersebut adalah menembaki pesawat Dimonim Air asal Timika pada 22 Juni 2018. Ketika serangan terjadi, pesawat tersebut tengah mengangkut 17 personel bantuan dari Brigade Mobil Polri untuk mengamankan pemilihan gubernur Papua. Pilot pesawat luka-luka akibat terkena serpihan peluru.

Penembakan kedua terjadi terhadap pesawat Trigana Air yang disewa pasukan Brimob Polda Papua dan masyarakat di sekitar Bandara Kenyam, Nduga, Papua, pada 25 Juni 2018. Serangan ini menyebabkan tiga orang tewas dan seorang anak terluka bacok. Penembakan kembali terjadi secara tak terarah tepat pada hari rencana pemungutan suara. Dua serangan ini menunda proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Nduga.

Baca: Bupati Nduga Papua Minta Aparat Tak Lakukan Serangan dari Udara

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berlanjut pada 6 Juli, penembakan kembali terjadi ketika personel Brimob mengamankan Bandara Kenyam. Anggota Resimen 1 Pelopor Brimob, Bharada Rafindo Refli Sagala, terkena tembakan dalam serangan itu. Kelompok yang sama juga menyerang rombongan pembawa kertas suara hasil pemungutan suara di Distrik Torere, Puncak Jaya, Papua. Dalam serangan ini, dua anggota kepolisian dan Kepala Distrik Torere meninggal akibat luka tembak.

Juru bicara Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan kelompok bersenjata kembali melakukan serangan di Nduga, Papua, 11 Juli lalu. Kelompok tersebut menembaki helikopter yang mengangkut bahan makan bagi aparat keamanan. Serangan tersebut langsung dibalas pasukan Brimob Polda Papua yang sudah berada di sekitar lokasi. "Baku tembak terjadi selama satu jam sejak pukul 16.00 WIT," kata Kamal.

Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, melayangkan protes terhadap tindakan aparat gabungan TNI-Polri menyerang Kampung Alguru di Kenyam, Nduga. Menurut dia, operasi tersebut dilaksanakan secara tertutup dan tak diketahui pemerintah daerah. Serangan tiba-tiba tersebut juga memicu perlawanan dari kelompok bersenjata yang tengah bersembunyi.

Baca: TNI Tak Mengejar Kelompok Bersenjata di Nduga Papua

Akibat baku tembak ini, menurut Wentius, warga setempat langsung mengungsi ke hutan, ke arah Agats, dan Mimika. Dia menyebutkan, sejumlah warga mengalami trauma dan luka-luka. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Nduga meminta Polri dan TNI menarik pasukannya. “Bupati dan wakil ada di sini, kenapa tidak dilapori? Orang-orang ini harus ditarik," katanya.

ANDITA RAHMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

8 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

Beberapa indikator Pilkada 2024 berhasil, antara lain partisipasi generasi muda sebagai pemilih terbesar dan mematuhi aturan oleh semua pihak terlibat


LPSK Temukan Kejanggalan dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

18 jam lalu

Foto Rico Sempurna Pasaribu yang diunggah akun Instagram @merindink yang dikutip ANTARA, Selasa (2/7/2024). ANTARA/HO-Tangkapan layar akun Instagram @merindink
LPSK Temukan Kejanggalan dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

Berdasarkan keterangan saksi rekan kerja korban, LPSK menemukan Rico Sempurna Pasaribu menerima ancaman setelah memberitakan tempat perjudian.


Polisi Duga Masih Banyak Korban Penipuan Investasi Forex oleh WNA India, Imbau Segera Lapor

23 jam lalu

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hendri Umar saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Yohanes Maharso
Polisi Duga Masih Banyak Korban Penipuan Investasi Forex oleh WNA India, Imbau Segera Lapor

Polisi menyebut tersangka telah melakukan penipuan secara berulang. Karena itu, polisi menduga masih banyak korban lain yang ditipu oleh pelaku.


LBH Medan Serahkan Bukti Tambahan Keterlibatan Anggota TNI HB dalam Pembunuhan Wartawan Tribrata TV

1 hari lalu

LBH Medan dan KKJ Sumut meminta Polda Sumut tidak melimpahkan kasus pembunuhan wartawan Tribrata TV ke Polres Karo. TEMPO/Mei Leandha
LBH Medan Serahkan Bukti Tambahan Keterlibatan Anggota TNI HB dalam Pembunuhan Wartawan Tribrata TV

Direktur LBH Medan menyerahkan bukti tambahan ke Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan tentang dugaan keterlibatan anggota TNI Koptu HB. Apa saja?


Puan Sebut Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia-Pasifik Bahas Perubahan Iklim hingga Papua

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 tersebut mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang bertujuan untuk memperkuat diplomasi parlemen dalan membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik di bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekopnomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Sebut Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia-Pasifik Bahas Perubahan Iklim hingga Papua

Ketua DPR RI Puan Maharani menutup forum Kerja Sama Parlemen Indonesia-Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada Kamis, 25 Juli 2024.


Buntut Pengeroyokan Polisi, Ketua PSHT Sebut Pesilat yang Terlibat Harus Dihukum

1 hari lalu

Polres Jember memburu sejumlah pesilat anggota perguruan silat PSHT yang mengeroyok polisi.
Buntut Pengeroyokan Polisi, Ketua PSHT Sebut Pesilat yang Terlibat Harus Dihukum

Ketua Umum PSHT Pusat mendukung langkah Polda Jatim yang menetapkan 13 pesilat sebagai tersangka pengeroyokan polisi di Jember.


Polda Jatim Tetapkan 13 Pesilat PSHT Jember sebagai Tersangka Pengeroyokan Polisi

2 hari lalu

Polres Jember memburu sejumlah pesilat anggota perguruan silat PSHT yang mengeroyok polisi.
Polda Jatim Tetapkan 13 Pesilat PSHT Jember sebagai Tersangka Pengeroyokan Polisi

Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengatakan dari 22 orang anggota PSHT yang diperiksa, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan polisi


Gempa Bumi Terjadi di 3 Titik Lokasi dalam Sehari, Termasuk Gempa Mentawai

2 hari lalu

Peta pusat gempa yang mengguncang Padang dan Mentawai pada Senin pagi, 5 Februari 2024. istimewa
Gempa Bumi Terjadi di 3 Titik Lokasi dalam Sehari, Termasuk Gempa Mentawai

Gempa bumi kembali terjadi pada tiga titik lokasi berbeda di Indonesia pada Selasa 23 Juli 2024. Lokasi gempa tersebut berada di Kupang, Papua hingga Mentawai.


Pro - Kontra TNI Berbisnis, Bivitri Susanti: Langkah Mundur ke Zaman Sebelum Reformasi

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Pro - Kontra TNI Berbisnis, Bivitri Susanti: Langkah Mundur ke Zaman Sebelum Reformasi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengkritik lemahnya pemerintah sebagai otoritas sipil dalam mengawasi anggota TNI berbisnis.


Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti potensi dampak negatif dari RUU TNI dan Polri terhadap profesionalisme dan netralitas TNI - Polri. Ini selengkapnya