Kata Din Syamsuddin Soal Kontroversi Vaksin MR

Din Syamsuddin saat hadir di Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber foto : umm.ac.id KOMUNIKA ONLINE

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyayangkan langkah Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi Measles Rubella atau vaksin MR. Menurut dia, Kemenkes seharusnya meminta sertifikasi halal terlebih dahulu sebelum memberikan vaksinasi ke masyarakat.

"Ini belum minta sertifikat sudah jalan saja, saya sayangkan sikap Kemenkes kemarin," kata Din di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Baca: MUI Minta Kementerian Kesehatan Tunda Pemberian Vaksin MR

Kehalalan vaksin MR diperdebatkan saat pemerintah mulai melakukan kegiatan imunisasi secara serentak sejak 1 Agustus 2018. Banyak masyarakat yang menolak diimunisasi karena menganggap vaksin MR mengandung material hewan yang haram.

Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Bio Farma selaku importir vaksin telah bertemu untuk membicarakan soal kehalalan vaksin MR. Lembaga-lembaga ini sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi kehalalan dan panduan keagamaan dalam imunisasi.

Baca: Hindari Unsur Nonhalal, Bio Farma Lakukan Pengembangan Vaksin MR

Meski begitu, Din mengapresiasi sikap Kemenkes yang mau diajak berdialog dan tidak memaksa melanjutkan vaksinasi. Ia juga menghargai sikap masyarakat yang menolak divaksin sebelum status halal vaksin itu teruji.

Ke depan, Din Syamsuddin meminta Kemenkes lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. "Pemerintah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus hati hati," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Baca: Kementerian Kesehatan Percepat Proses Sertifikasi Halal Vaksin MR






Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

15 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

27 hari lalu

Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

Menurut Din Syamsuddin, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini membajak hak rakyat.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

43 hari lalu

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.


16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

45 hari lalu

16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

Sebanyak 16 partai gagal menjadi calon peserta Pemilu 2024, karena dokumen pendaftaran mereka dinyatakan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022.


Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

48 hari lalu

Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula pun menyebut bahwa 70 persen dari kader Partai Pelita merupakan generasi muda yang berusia di bawah 40 tahun.


Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

58 hari lalu

Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

Sejumlah partai mendaftar untuk ikut Pemilu 2024. Ada partai besutan loyalis Anas Urbaningrum hingga partai bentukan Amien Rais.


Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

18 Mei 2022

Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

Partai Pelita, yang dideklarasikan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ini telah resmi berdiri dan mengantongi SK dari Kemenkumham.


Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

17 Mei 2022

Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendeklarasikan Partai Pelita pada Senin 28 Februari 2022. Begini syarat dirikan partai politik.


Partai Pelita Belum Pikirkan Koalisi, Din: Fokus ke Verifikasi Administrasi

17 Mei 2022

Partai Pelita Belum Pikirkan Koalisi, Din: Fokus ke Verifikasi Administrasi

Partai Pelita belum berpikir soal koalisi di Pemilu 2024. Sebagai partai debutan, mereka masih berpikir tentang verifikasi administrasi dan faktual.


Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

16 Mei 2022

Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

Din Syamsuddin menjelaskan Partai Pelita tetap terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik manapun.